Ketegangan di Iran terus meningkat di tengah gelombang protes besar-besaran yang telah berlangsung lebih dari dua pekan. Aksi demonstrasi yang bermula akibat krisis ekonomi dan merosotnya nilai mata uang nasional kini berkembang menjadi tantangan terberat bagi pemerintah clerical di Teheran dalam beberapa tahun terakhir.
Gerakan protes yang dipicu kenaikan harga pangan, tingginya inflasi, dan pengangguran masif telah menyebar ke puluhan kota besar, termasuk Teheran, Mashhad, Shiraz, dan Isfahan. Ribuan warga turun ke jalan menuntut reformasi politik dan perubahan kepemimpinan, meski menghadapi intimidasi dan larangan berkumpul.
Laporan dari kelompok pemantau HAM menyebutkan bahwa lebih dari 2.500 orang tewas akibat bentrokan dan tindakan aparat keamanan sejak aksi dimulai. Selain itu, puluhan ribu warga ditangkap, termasuk mahasiswa, aktivis lokal, dan jurnalis. Pemerintah Iran belum memberikan angka resmi terbaru, namun sebelumnya mengakui adanya korban jiwa dan penahanan dalam jumlah besar.
Untuk menahan laju protes, pemerintah memberlakukan pemutusan internet nasional sejak awal Januari, membatasi arus informasi dan komunikasi publik. Pengamat internasional menilai langkah itu sebagai upaya membungkam liputan dan menghambat koordinasi massa.
Situasi yang memburuk ini menarik perhatian berbagai negara. Amerika Serikat dan sejumlah anggota Uni Eropa mengecam keras tindakan keras aparat dan menuntut Iran menghormati kebebasan berbicara, hak berkumpul, serta menghentikan kekerasan. Inggris disebut sedang mempertimbangkan sanksi tambahan, sementara pemerintahan Washington menyatakan “dukungan penuh” terhadap para demonstran.
Di tengah tekanan global, pemerintah Iran menuding negara asing menghasut kerusuhan domestik. Pejabat tinggi di Teheran menyebut protes sebagai “rangkaian sabotase terorganisir” dan menegaskan penumpasan akan terus dilakukan demi menjaga stabilitas nasional.
Seiring eskalasi yang terus berkembang, para analis memperingatkan bahwa krisis ini dapat menjadi titik balik masa depan politik Iran serta berpotensi memicu ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.
