Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat merespons kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran yang mulai dirasakan masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah akan melakukan patroli dan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional maupun jalur distribusi untuk mencari penyebab utama lonjakan harga serta memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kenaikan harga sayuran diduga dipicu oleh menurunnya pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat serta ancaman musim kemarau berkepanjangan. Berkurangnya hasil panen membuat distribusi komoditas hortikultura ke Jakarta ikut mengalami penurunan, sehingga harga di tingkat pedagang maupun konsumen meningkat.
Menurut Pramono, pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Tim Pengendalian Inflasi Daerah akan segera turun ke lapangan untuk mengecek kondisi sebenarnya, mulai dari tingkat petani, distributor, pedagang grosir, hingga pasar tradisional. Langkah ini dilakukan agar pemerintah mengetahui apakah kenaikan harga murni disebabkan oleh terbatasnya pasokan atau terdapat faktor lain seperti hambatan distribusi maupun praktik perdagangan yang tidak wajar.
"Kami akan mengontrol, TPID akan mengontrol mengenai apa perubahan atau kenaikan ini. Karena yang dilihat spot pada hari ini, tentunya kami akan mengecek untuk itu. Tetapi yang jelas bahwa Pemerintah DKI Jakarta segera akan menangani ini," ujar Pramono saat memberikan keterangan kepada media.
Pemerintah berharap hasil pemantauan lapangan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Jika kenaikan harga dipicu oleh pasokan yang menurun, maka koordinasi dengan daerah penghasil akan diperkuat agar distribusi kembali berjalan lancar. Namun apabila ditemukan indikasi penimbunan barang atau permainan harga di tingkat distribusi, pemerintah tidak menutup kemungkinan akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Beberapa jenis sayuran yang dilaporkan mengalami kenaikan harga antara lain cabai, tomat, bawang, kubis, sawi, dan berbagai komoditas hortikultura lainnya. Harga yang meningkat tersebut mulai dirasakan masyarakat, terutama rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada pasokan sayuran segar setiap hari.
Kenaikan harga pangan memang menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi inflasi. Oleh karena itu, pengendalian harga komoditas strategis menjadi prioritas pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Pemprov DKI menilai langkah cepat perlu dilakukan agar kenaikan harga tidak berlangsung dalam waktu yang lama.
Meski terjadi lonjakan harga pada beberapa komoditas, Pramono menegaskan kondisi inflasi di Jakarta masih berada dalam kategori terkendali. Bahkan hingga Juni 2026, Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Pulau Jawa.
Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan Jakarta pada Juni 2026 mencapai 0,41 persen secara bulanan atau month to month (mtm). Meskipun angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada pada level 0,44 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum harga barang dan jasa di Jakarta masih relatif stabil. Namun pemerintah tetap mewaspadai potensi kenaikan harga pangan, terutama menjelang perubahan musim yang berpotensi memengaruhi produksi pertanian di berbagai daerah.
Ancaman kekeringan akibat musim kemarau menjadi salah satu perhatian utama. Berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah sentra pertanian menyebabkan hasil panen menurun. Selain itu, beberapa petani juga menghadapi kendala dalam memperoleh pasokan air untuk mengairi lahan pertanian sehingga produktivitas tanaman ikut terdampak.
Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi rantai pasok pangan menuju Jakarta yang sebagian besar bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah di Pulau Sumatra. Ketika produksi di daerah pemasok menurun, harga di ibu kota cenderung mengalami kenaikan karena permintaan masyarakat tetap tinggi.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov DKI juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah penghasil pangan serta Badan Pangan Nasional. Kerja sama antarwilayah dinilai menjadi salah satu solusi penting dalam menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan menuju Jakarta.
Selain melakukan patroli pasar, pemerintah juga akan memantau stok pangan di pasar induk dan pusat distribusi. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan pasokan tetap mencukupi sehingga tidak terjadi kepanikan di masyarakat. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggelar operasi pasar atau pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Pelaku usaha di sektor perdagangan menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Mereka berharap pemantauan tidak hanya dilakukan di tingkat pasar tradisional, tetapi juga menyasar rantai distribusi agar penyebab kenaikan harga dapat diketahui secara menyeluruh. Dengan demikian, solusi yang diambil benar-benar mampu menekan harga dan menjaga stabilitas pasokan.
Pengamat ekonomi menilai pengendalian inflasi pangan memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, distributor, hingga pelaku usaha. Selain menjaga kelancaran distribusi, peningkatan produktivitas pertanian dan pembangunan infrastruktur logistik juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dalam jangka panjang.
Melalui patroli lapangan dan pengawasan yang lebih intensif, Pemprov DKI Jakarta berharap kenaikan harga sayuran dapat segera diatasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan warga Jakarta tetap tersedia dengan harga yang wajar di tengah tantangan cuaca dan ancaman kekeringan yang masih berlangsung.
