Jakarta – Keputusan pemerintah dan PT Pertamina untuk menaikkan harga bahan bakar nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) kembali memunculkan kekhawatiran terkait ketahanan kuota bahan bakar bersubsidi pada tahun 2026. Sejumlah pengamat menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong perpindahan konsumsi masyarakat ke Pertalite (RON 90), yang hingga kini masih mendapatkan penugasan khusus dari pemerintah.
Perubahan pola konsumsi tersebut diperkirakan akan memberikan tekanan besar terhadap kuota Pertalite yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, stok dan alokasi bahan bakar subsidi berisiko habis lebih cepat dari target yang telah direncanakan.
Berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah, kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite pada 2026 mencapai sekitar 29,27 juta kiloliter. Jumlah tersebut disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan nasional dan asumsi tingkat konsumsi masyarakat sepanjang tahun.
Namun, kondisi di lapangan bisa berubah ketika terjadi selisih harga yang semakin lebar antara Pertalite dan Pertamax. Kenaikan harga Pertamax membuat sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan bahan bakar nonsubsidi mulai mempertimbangkan untuk beralih ke Pertalite demi menghemat pengeluaran harian.
Ekonom sekaligus Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai potensi perpindahan konsumsi tersebut sangat mungkin terjadi. Menurutnya, masyarakat cenderung memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau ketika kondisi ekonomi menuntut efisiensi pengeluaran.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax hampir pasti akan meningkatkan permintaan terhadap Pertalite. Jika perpindahan konsumsi terjadi dalam skala besar, kuota yang telah disiapkan pemerintah dapat terkuras lebih cepat dibandingkan perkiraan awal.
Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dalam kebijakan energi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, konsumsi BBM bersubsidi cenderung meningkat. Masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam memilih jenis bahan bakar biasanya akan beralih ke produk yang lebih murah, terutama untuk kendaraan harian yang digunakan secara rutin.
Dari sisi konsumen, keputusan tersebut dianggap rasional karena biaya transportasi menjadi salah satu komponen pengeluaran yang cukup besar. Selisih harga beberapa ribu rupiah per liter dapat menghasilkan penghematan signifikan dalam jangka panjang, terutama bagi pengguna kendaraan yang memiliki mobilitas tinggi.
Meski demikian, peningkatan konsumsi Pertalite juga menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah. Apabila kuota habis sebelum akhir tahun, pemerintah memiliki beberapa pilihan yang tidak mudah. Opsi pertama adalah menambah kuota melalui perubahan anggaran, yang berarti membutuhkan tambahan subsidi atau kompensasi energi. Opsi kedua adalah memperketat pengawasan distribusi agar penggunaan Pertalite benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah selama ini terus mendorong program subsidi tepat sasaran guna memastikan BBM bersubsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memang berhak. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari validasi data hingga pengawasan di lapangan.
Selain persoalan kuota, lonjakan konsumsi Pertalite juga dapat berdampak pada beban fiskal negara. Semakin besar konsumsi BBM yang mendapatkan dukungan pemerintah, semakin besar pula potensi anggaran yang harus disiapkan untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Di sisi lain, sektor transportasi dan logistik menyambut positif keberadaan Pertalite yang masih tersedia dengan harga lebih terjangkau. Stabilitas harga bahan bakar dinilai penting untuk menjaga biaya distribusi barang agar tidak melonjak, yang pada akhirnya dapat membantu mengendalikan inflasi nasional.
Pengamat energi menilai solusi jangka panjang tidak hanya bergantung pada penambahan kuota subsidi. Pemerintah juga perlu mempercepat transisi energi melalui penggunaan kendaraan listrik, peningkatan kualitas transportasi umum, serta mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Untuk saat ini, perhatian pasar dan masyarakat tertuju pada bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi nasional, keberlanjutan anggaran negara, dan perlindungan daya beli masyarakat. Kenaikan harga Pertamax memang berpotensi mendorong konsumsi Pertalite secara signifikan, tetapi langkah antisipatif yang tepat dapat membantu menjaga agar kuota yang tersedia tetap mencukupi hingga akhir tahun.
