Bekasi – Denyut nadi mobilisasi kaum komuter di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan tajam pekan ini. Sebagai salah satu kota penyangga utama ibu kota, persoalan konektivitas antar-moda transportasi publik di Kota Patriot dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Kurangnya integrasi fisik maupun sistem tiketing disinyalir menjadi alasan utama mengapa masyarakat masih enggan beralih penuh dari kendaraan pribadi.
Berdasarkan pantauan di kawasan transit utama seperti Stasiun Bekasi dan area sekitar Terminal Induk Bekasi, penumpukan penumpang dan kemacetan sekunder masih kerap terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari. Kendati layanan LRT Jabodebek dan Commuter Line sudah beroperasi maksimal, akses penghubung (feeder) menuju pemukiman warga dirasa belum menyentuh titik ideal.
Menurut pengamat tata kota dari Universitas Islam '45' (Unisma) Bekasi, Ir. Irwan Sulistyo, M.T., ego sektoral antar-pengelola moda transportasi dan pemerintah daerah masih menjadi ganjalan utama dalam menciptakan ekosistem transportasi yang ramah pengguna.
"Warga Bekasi itu sebenarnya mau beralih ke transportasi publik, asalkan ada jaminan kepastian waktu dan kenyamanan sejak mereka keluar dari pintu rumah. Kalau dari rumah ke stasiun saja ongkos ojek daringnya lebih mahal dari tiket keretanya, ya efisiensinya hilang," ungkap Irwan saat ditemui di sela-selas kegiatannya, Kamis (18/6).
Tantangan Konektivitas di Jalur Sekunder
Pemerintah Kota Bekasi sebenarnya bukan tanpa upaya. Kehadiran bus Transpatriot beberapa tahun lalu sempat digadang-gadang menjadi solusi feeder andalan. Namun, dalam perjalanannya, armada ini kerap menghadapi tantangan operasional, mulai dari rute yang belum mencakup seluruh perumahan padat penduduk hingga kalah bersaing dengan transportasi berbasis aplikasi.
Ketimpangan ini memunculkan dua realitas yang kontras di lapangan:
-
Sisi Modern : Stasiun-stasiun besar di Bekasi kini memiliki fasilitas fisik yang modern, bersih, dan ramah disabilitas.
-
Sisi Klasik : Akses keluar-masuk stasiun yang sering kali dikepung oleh kemacetan angkutan kota (angkot) yang ngetem sembarangan serta penataan kantong parkir liar yang semrawut.
Seorang warga dari perumahan Galaxy, Bekasi Selatan, Amelia Putri (28), mengeluhkan minimnya opsi transportasi umum yang langsung menyisir wilayah perumahannya menuju stasiun terdekat.
"Setiap hari saya harus kalkulasi waktu ekstra sekitar 30 menit cuma buat menembus kemacetan dari rumah ke Stasiun Bekasi Barat. Fasilitas keretanya sudah bagus sekali, tapi perjalanan menuju ke sananya itu yang bikin stres duluan di jalan," keluh Amelia.
Mendorong Regulasi Satu Atap
Menanggapi keluhan publik yang tak kunjung surut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyatakan bahwa pihaknya tengah menggodok cetak biru (blueprint) transportasi makro yang baru. Salah satu poin krusial yang sedang dibahas adalah rencana sterilisasi kawasan transit dan penyediaan ruang khusus untuk transportasi pengumpan bertenaga listrik dalam beberapa tahun ke depan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurai kemacetan kronis di titik-titik simpul transportasi, tetapi juga menurunkan tingkat polusi udara di Bekasi. Kendati demikian, realisasi di lapangan tetap membutuhkan komitmen anggaran yang kuat serta ketegasan regulasi agar masterplan tersebut tidak berakhir sekadar sebagai dokumen di atas meja kerja.
