Kinerja sektor pertambangan Indonesia menghadapi tekanan pada kuartal II-2026 setelah aktivitas usaha di sektor tersebut mengalami kontraksi. Meski demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerimaan negara yang berasal dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) masih berada dalam kondisi yang relatif terjaga.
Kontraksi sektor pertambangan menjadi perhatian karena industri tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi salah satu sumber ekspor utama, pertambangan juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui royalti, pajak, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa setoran negara yang berasal dari sektor minerba masih dapat dipertahankan meskipun terjadi penurunan produksi. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontraksi aktivitas pertambangan belum secara langsung mengganggu penerimaan negara.
Tri menyebut penerimaan dari royalti dan PNBP sektor minerba tetap terjaga. Namun, ia belum menyampaikan secara rinci berapa nilai penerimaan negara yang telah terkumpul dari sektor pertambangan hingga akhir semester I-2026.
“Penerimaan dari royalti dan PNBP tetap terjaga,” ujar Tri dalam keterangannya, Jumat (8/8/2026).
Kondisi tersebut menjadi penting karena penurunan produksi biasanya berpotensi mengurangi penerimaan negara. Ketika jumlah mineral dan batu bara yang diproduksi turun, volume komoditas yang dijual atau diekspor juga dapat mengalami penurunan. Namun, penerimaan negara tidak hanya ditentukan oleh volume produksi, melainkan juga dipengaruhi harga komoditas dan nilai transaksi.
Harga komoditas pertambangan yang relatif kuat dapat membantu menjaga penerimaan meskipun produksi mengalami penurunan. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki peluang mempertahankan penerimaan apabila harga jual komoditas utama tetap berada pada level yang mendukung.
Sektor minerba sendiri memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara Indonesia. Batu bara, nikel, tembaga, emas, timah, dan berbagai mineral lainnya menjadi komoditas penting bagi perekonomian nasional. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, sebagian komoditas tersebut juga diekspor ke pasar internasional.
Batu bara, misalnya, selama bertahun-tahun menjadi salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Permintaan dari sejumlah negara Asia menjadikan industri batu bara memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa. Namun, sektor tersebut juga menghadapi tantangan akibat perubahan kebijakan energi global dan meningkatnya upaya transisi menuju energi yang lebih rendah emisi.
Sementara itu, komoditas nikel semakin strategis seiring berkembangnya industri kendaraan listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar dan berupaya meningkatkan nilai tambah komoditas tersebut melalui pembangunan industri pengolahan dan pemurnian atau smelter.
Perkembangan hilirisasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Dengan mengolah mineral di dalam negeri, nilai ekonomi yang diperoleh Indonesia diharapkan menjadi lebih besar sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri pengolahan.
Namun, peningkatan kapasitas industri hilir juga membutuhkan investasi besar. Perusahaan pertambangan dan pengolahan harus membangun infrastruktur, fasilitas produksi, serta menyediakan energi dalam jumlah besar. Karena itu, perubahan kondisi ekonomi global dapat memengaruhi keputusan investasi dan aktivitas produksi perusahaan.
Kontraksi sektor pertambangan pada kuartal II-2026 juga perlu dilihat dalam konteks perkembangan permintaan global. Perlambatan ekonomi di negara-negara konsumen utama dapat mengurangi kebutuhan terhadap bahan baku industri. Kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi produksi perusahaan tambang di Indonesia.
Selain permintaan global, faktor harga komoditas juga menjadi perhatian. Harga batu bara, nikel, tembaga, dan komoditas lainnya dapat bergerak sangat fluktuatif karena dipengaruhi kondisi ekonomi dunia, nilai tukar, kebijakan perdagangan, hingga perkembangan geopolitik.
Bagi pemerintah, menjaga penerimaan dari sektor pertambangan menjadi penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan. PNBP dari sektor minerba dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan negara, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Meski penerimaan saat ini disebut masih aman, pemerintah tetap perlu mengantisipasi potensi penurunan lebih lanjut apabila kontraksi produksi berlangsung dalam waktu lama. Penurunan produksi yang berkelanjutan dapat memberikan tekanan terhadap penerimaan negara sekaligus memengaruhi ekspor dan aktivitas ekonomi daerah yang bergantung pada industri pertambangan.
Wilayah penghasil tambang seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua memiliki banyak aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan sektor pertambangan. Penurunan aktivitas tambang dapat berdampak pada transportasi, jasa logistik, perdagangan, hingga usaha masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
Karena itu, pemerintah tidak hanya perlu memastikan penerimaan negara tetap terjaga, tetapi juga menjaga keberlanjutan kegiatan pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.
Pengawasan terhadap kewajiban perusahaan juga menjadi bagian penting. Pemerintah perlu memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran royalti dan PNBP sesuai ketentuan. Sistem pengawasan dan digitalisasi data pertambangan dapat membantu meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara.
Di sisi lain, pemerintah perlu terus mendorong hilirisasi agar penerimaan tidak hanya bergantung pada volume ekspor bahan mentah. Produk olahan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi sehingga berpotensi memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, kontraksi sektor pertambangan pada kuartal II-2026 belum serta-merta menjadi ancaman terhadap penerimaan negara. Pernyataan ESDM bahwa royalti dan PNBP masih terjaga memberikan gambaran bahwa pemerintah masih mampu mempertahankan pemasukan dari sektor strategis tersebut.
Namun, perkembangan pada semester II-2026 tetap perlu diperhatikan. Apabila produksi kembali meningkat dan harga komoditas tetap mendukung, penerimaan negara berpotensi bertahan bahkan meningkat. Sebaliknya, jika permintaan global melemah dan harga komoditas mengalami penurunan tajam, tekanan terhadap sektor pertambangan dan penerimaan negara dapat semakin besar.
Untuk itu, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi, hilirisasi, pengelolaan lingkungan, serta optimalisasi penerimaan. Dengan strategi yang tepat, sektor pertambangan diharapkan tetap menjadi salah satu penopang perekonomian nasional sekaligus memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap penerimaan negara.
