Jakarta – Di tengah gejolak ekonomi global yang terus membayangi, sinergi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci utama stabilitas nasional. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah pertemuan di Kompleks Parlemen pada Sabtu (6/6). Rapat ini digelar sebagai forum evaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus upaya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung di tengah tekanan yang meningkat. Pertemuan dihadiri pula oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal, mencerminkan keseriusan lintas lembaga dalam merespons kondisi perekonomian terkini.
Dorongan utama di balik pertemuan mendadak di akhir pekan ini adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level bersejarah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, rupiah sempat menyentuh level Rp18.039 per dolar AS pada 4 Juni 2026, menandai titik terendah baru dalam sejarah nilai tukar mata uang Indonesia. Depresiasi ini terjadi di tengah tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi serta tingginya permintaan dolar AS di dalam negeri, yang dipicu oleh pola repatriasi dividen dan kebutuhan pembayaran utang luar negeri korporasi. Sebagai respons, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus hadir di pasar dengan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas rupiah terjaga sesuai fundamentalnya.
Rapat yang berlangsung konstruktif tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa hasil koordinasi akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya. Adapun poin-poin kesepakatan meliputi upaya memfokuskan kebijakan fiskal dan moneter agar seirama demi menciptakan stabilisasi nilai tukar rupiah, mendorong peningkatan daya tarik imbal hasil untuk aliran modal masuk, serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui optimalisasi pengelolaan kas pemerintah. Dalam konteks ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan dua langkah utama yang disepakati, yaitu meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik agar arus modal asing kembali masuk, serta menjaga kecukupan likuiditas melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di BI dengan penyesuaian remunerasi.
Menanggapi tekanan yang terjadi, optimisme tetap dijaga oleh para pemangku kebijakan. Menanggapi tekanan yang terjadi, optimisme tetap dijaga oleh para pemangku kebijakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang dikenal dengan ekspresi biasanya yang bersahabat, kali ini menunjukkan wajah datar saat keluar dari Gedung DPR dan banyak menunduk di depan pers. Dalam keterangannya, ia memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Pernyataan tersebut sebelumnya juga ia sampaikan saat peluncuran kebijakan ekspor satu pintu, di mana ia menegaskan pelemahan rupiah tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian nasional karena tekanan terhadap mata uang domestik diperkirakan bersifat sementara. Ia pun menyatakan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan Bank Sentral, saling mendukung satu sama lain agar kebijakan semakin sinkron, sehingga dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap perekonomian menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan yang telah sinkron, kepercayaan pasar terhadap rupiah diharapkan akan kembali pulih, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan.
Di luar kebijakan jangka pendek, pemerintah telah menyiapkan fondasi stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan nilai tukar. Pemerintah melanjutkan program Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (PPh 21 DTP) yang mencakup sekitar 22 juta pekerja, diharapkan dapat menjaga tingkat konsumsi domestik yang menyumbang lebih dari 50 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, program stimulus tahun 2025 diperpanjang pada tahun 2026, termasuk perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM hingga tahun 2029. Kebijakan fiskal tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit direncanakan pada level yang terkendali, sejalan dengan arahan untuk mendorong program-program di bidang pangan, energi, perikanan, serta industrialisasi dan hilirisasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi langkah DPR yang menginisiasi rapat koordinasi di akhir pekan sebagai bentuk kerja sama yang erat dan intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi dalam rangka menjaga situasi moneter maupun fiskal agar terus membaik. Ia menekankan bahwa dalam situasi hari ini, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung dan saling memperkuat, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang berada di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan. Meskipun sejumlah indikator menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat, pemerintah harus terus mendorong percepatan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil.
Rapat koordinasi yang berlangsung di tengah tekanan besar ini menghasilkan arah kebijakan yang jelas: penguatan sinergi fiskal-moneter, intervensi pasar yang lebih intensif, peningkatan daya tarik instrumen keuangan domestik, dan optimalisasi stimulus fiskal. Dengan cadangan devisa yang masih terjaga di level US$146,2 miliar pada akhir April 2026, serta komitmen kuat dari seluruh pemangku kebijakan, pemerintah dan Bank Indonesia optimistis stabilitas rupiah akan pulih secara bertahap. "Ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat," demikian kesimpulan optimistis Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usai pertemuan. Dengan sinergi yang solid, diharapkan kepercayaan pasar terhadap rupiah akan kembali pulih sehingga nilai tukar rupiah dapat meningkat secara signifikan.
