Pasar keuangan Indonesia tengah menahan napas menjelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI. Momen ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan penanda arah kebijakan fiskal dan moneter yang akan menentukan ke mana nilai tukar rupiah bergerak dalam setahun ke depan, di tengah gejolak pasar valuta asing yang belum sepenuhnya reda sepanjang 2026.
Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR telah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai fondasi penyusunan RAPBN 2027. Salah satu yang paling disorot adalah proyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang dipatok pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Angka ini melebar dibandingkan asumsi pada APBN 2026 yang sebelumnya berada di level Rp16.500, mencerminkan antisipasi pemerintah terhadap tekanan eksternal yang masih akan membayangi mata uang Garuda.
Selain kurs, sejumlah asumsi makro lain turut disepakati: pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen, inflasi terjaga di 1,5–3,5 persen, imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun di 6,5–7,3 persen, serta defisit anggaran yang dijaga pada rentang 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Rentang defisit ini justru lebih konservatif dibanding defisit APBN 2026 yang sempat menembus 2,68 persen PDB, sinyal bahwa pemerintah berupaya menjaga disiplin fiskal di tengah ambisi pertumbuhan yang tinggi.
Sepanjang 2026, rupiah berulang kali diterpa tekanan hebat, bahkan sempat menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS sebelum akhirnya berhasil ditahan lewat intervensi Bank Indonesia di berbagai lini. Kondisi ini membuat pelaku pasar tidak lagi puas hanya dengan mengetahui angka-angka asumsi makro di atas kertas. Yang jauh lebih dinanti adalah kejelasan arah kebijakan: apakah RAPBN 2027 akan menjadi fase konsolidasi pascagejolak tahun ini, atau justru menjadi landasan ekspansi pembangunan yang lebih agresif.
Kalangan ekonom menilai Nota Keuangan tahun ini berfungsi sebagai semacam panduan ekspektasi bagi pasar keuangan. Investor akan menakar bukan hanya besaran defisit atau target pertumbuhan, tetapi juga konsistensi dan keyakinan pemerintah dalam menjalankan strategi ekonomi jangka menengah — termasuk peran Badan Usaha Milik Negara, Danantara, serta sektor keuangan dalam membiayai pembangunan nasional tanpa terlalu bergantung pada arus modal portofolio jangka pendek yang mudah berbalik arah.
Kalangan dunia usaha pun menaruh perhatian serupa. Asosiasi pengusaha berharap kisaran kurs yang ditetapkan dapat menjadi acuan yang kredibel dalam menyusun perencanaan bisnis. Namun di tengah volatilitas yang terjadi sepanjang tahun ini, pelaku usaha menekankan bahwa stabilitas dan prediktabilitas kebijakan jauh lebih penting daripada sekadar angka target di dokumen resmi.
Jelang pidato kenegaraan, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maupun rupiah di pasar spot menunjukkan pola wait and see. Rupiah sempat mencatatkan penguatan tipis menjelang hari pengumuman, didorong aksi beli di pasar obligasi domestik, sementara IHSG bergerak dalam rentang sempit akibat sentimen campuran dari penyesuaian bobot indeks global maupun ekspektasi pasar terhadap isi pidato presiden. Pola semacam ini lazim terjadi menjelang rilis kebijakan besar: pasar cenderung menahan posisi hingga kepastian arah kebijakan benar-benar diperoleh.
Jika Nota Keuangan RAPBN 2027 mampu menyampaikan peta kebijakan yang jelas dan meyakinkan — soal defisit yang terkendali, program prioritas yang konkret, serta strategi menjaga kepercayaan investor asing — pasar berpotensi merespons positif dengan penguatan rupiah dan capital inflow ke pasar obligasi maupun saham. Sebaliknya, jika pidato dinilai minim detail implementasi atau tidak menjawab kekhawatiran atas ketergantungan pembiayaan jangka pendek, tekanan pelemahan rupiah berisiko berlanjut, terlebih di tengah ketidatpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.
Setelah disampaikan dalam sidang paripurna, RAPBN 2027 masih akan melalui pembahasan lebih rinci bersama Komisi XI dan komisi-komisi terkait di DPR sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang, yang diperkirakan rampung pada akhir Oktober 2026. Selama masa pembahasan itu, setiap sinyal perubahan asumsi — baik soal kurs, defisit, maupun harga minyak mentah Indonesia — berpotensi terus memengaruhi sentimen pasar terhadap rupiah.
Pada akhirnya, nasib rupiah dalam setahun ke depan tidak semata bergantung pada angka Rp16.800–Rp17.500 yang tertulis di atas kertas RAPBN 2027, melainkan pada seberapa konsisten pemerintah menerjemahkan asumsi tersebut menjadi kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel di mata investor domestik maupun global.
