Belakangan ini, istilah female breadwinner atau perempuan yang menjadi pencari nafkah utama keluarga makin sering muncul dalam perbincangan publik. Narasinya terdengar dramatis: seolah-olah separuh dari seluruh pekerja perempuan Indonesia kini memikul beban ekonomi rumah tangga sendirian. Tapi benarkah demikian? Mari kita bedah datanya lebih dekat, karena kenyataannya sedikit lebih nuansir dari sekadar angka "separuh".
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat sekitar 14,37% pekerja perempuan di Indonesia berstatus sebagai female breadwinner, alias perempuan yang menjadi penopang ekonomi utama keluarganya. Dengan kata lain, ini setara dengan satu dari sepuluh pekerja perempuan, bukan separuhnya.
Lalu dari mana asal frasa "hampir separuh" yang belakangan viral? Rupanya, angka itu merujuk pada hal yang berbeda: bukan proporsi perempuan yang berstatus breadwinner, melainkan besarnya kontribusi ekonomi mereka. Data BPS menunjukkan bahwa hampir separuh dari female breadwinners di Indonesia menyumbang sekitar 90% hingga 100% dari total pendapatan keluarga. Artinya, di antara perempuan yang sudah berstatus tulang punggung, hampir setengahnya benar-benar menanggung nyaris seluruh kebutuhan ekonomi rumah tangga tanpa banyak bantuan dari anggota keluarga lain.
Perbedaan ini penting untuk diluruskan. Fenomenanya tetap signifikan dan layak mendapat perhatian, tetapi skalanya berbeda dari yang sering digambarkan di media sosial.
BPS mendefinisikan female breadwinner sebagai perempuan yang bekerja dan menerima pendapatan terbesar dalam rumah tangganya, termasuk perempuan yang menjadi satu-satunya anggota keluarga yang bekerja. Karakteristik demografis mereka cukup mengejutkan.
Pertama, dari sisi pendidikan, mayoritas female breadwinner hanya mengenyam pendidikan dasar, yakni sekitar 55,84%. Sementara itu, hanya 16,19% yang berasal dari kelompok berpendidikan tinggi. Menariknya, semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin kecil kemungkinan ia menjadi tulang punggung keluarga. Ini menunjukkan bahwa peran sebagai pencari nafkah utama sering kali bukan pilihan karier yang disengaja, melainkan konsekuensi dari keterbatasan akses ekonomi dan pendidikan.
Kedua, dari sisi usia, kelompok lansia menyumbang proporsi terbesar, dengan 17,91% female breadwinner berusia 60 tahun ke atas. Banyak dari mereka terpaksa tetap bekerja di usia senja karena tidak memiliki pasangan produktif, minim jaminan pensiun, atau kebutuhan hidup yang terus mendesak.
Ketiga, dari sisi status pekerjaan, sekitar 44,95% female breadwinner berstatus buruh atau karyawan, sementara mayoritas lainnya bekerja di usaha perorangan atau sektor informal. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan yang mereka jalani lebih banyak dipilih karena fleksibilitas waktu, bukan karena akses mudah ke sektor formal yang lebih terlindungi.
Menjadi tulang punggung keluarga bukan sekadar soal mencari uang. Banyak female breadwinner tetap harus menjalankan peran domestik sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak, sehingga mereka memikul beban ganda: bekerja di luar rumah sekaligus menjadi tulang punggung urusan rumah tangga.
Yang lebih memprihatinkan, karena banyak dari mereka bekerja di sektor informal, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan masih minim. Ini membuat posisi ekonomi mereka rentan; ketika sakit atau kehilangan pekerjaan, ekonomi keluarga bisa langsung goyah tanpa jaring pengaman yang memadai.
Ironisnya, meski secara nyata mereka adalah pencari nafkah utama, status ini sering tidak tercermin dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga. Kepala keluarga secara administratif masih banyak yang tercatat sebagai laki-laki, meskipun secara ekonomi perempuanlah yang menanggung beban utama. Kesenjangan antara realitas lapangan dan pengakuan administratif inilah yang menjadi salah satu ironi terbesar dari fenomena female breadwinner di Indonesia.
Fenomena female breadwinner sesungguhnya adalah cermin dari kondisi sosial-ekonomi yang kompleks: ketimpangan pendidikan, minimnya lapangan kerja formal bagi kelompok rentan, hingga tekanan ekonomi rumah tangga yang memaksa perempuan mengambil alih peran mencari nafkah. Ini bukan sekadar kisah tentang "ketangguhan perempuan", melainkan juga tuntutan struktural yang membutuhkan kebijakan nyata: perluasan akses pendidikan, jaminan sosial yang inklusif, serta pengakuan yang lebih adil terhadap peran ekonomi perempuan.
Jadi, meskipun angka "hampir separuh" tidak sepenuhnya menggambarkan proporsi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, kontribusi ekonomi mereka yang nyaris penuh terhadap pendapatan rumah tangga tetap menjadi fakta yang tidak bisa dianggap remeh. Di balik angka 14,37% itu, ada jutaan perempuan Indonesia yang setiap hari berjuang menopang keluarganya, sering kali tanpa pengakuan yang sepadan.
