Prabowo Soroti Ancaman AI dan Nuklir, Minta Kajian Akademisi
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan bahaya perkembangan AI dan nuklir tanpa tanggung jawab, serta meminta para profesor melakukan kajian mendalam.
200 artikel · Halaman 12 dari 17
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan bahaya perkembangan AI dan nuklir tanpa tanggung jawab, serta meminta para profesor melakukan kajian mendalam.
KPK gencar berantas korupsi dengan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan pengembangan kasus Kementerian PU, tunjukkan komitmen kuat melawan rasuah.
Artikel ini membahas peran krusial kampus dalam menjaga dan memperkuat konstitusi serta demokrasi di Indonesia, merefleksikan pentingnya pendidikan tinggi.
Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya peran kampus dan akademisi dalam mengawal konstitusi serta menjaga pilar demokrasi di Indonesia.
Ketegangan kembali memuncak ketika Kapal Perusak USS Spruance menyita kapal kargo Iran Touska di perairan Teluk Oman pada 19 April 2026. Presiden Donald Trump.
Penegakan hukum kian gencar berantas korupsi. Kejaksaan Tinggi Jakarta tetapkan tersangka baru di kementerian, sementara mantan Kowad Dian Putri terseret dalam
Kejati Jakarta menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi kementerian, termasuk mantan Kowad Dian Putri. Penyidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook program digitalisasi pendidikan 2019-2022.
Indonesia gencar berantas korupsi di 2025-2026. Mantan Menteri Nadiem Makarim, Bupati Fadia Arafiq, dan skandal bansos BI-OJK terseret kasus besar.
Vonis Nadiem Makarim akan dibacakan 30 Juni 2026. Publik menanti putusan pengadilan dalam kasus mantan Mendikbud yang menyita perhatian nasional.
Istana merespons gelombang demonstrasi mahasiswa terkait program MBG, di tengah munculnya deklarasi dukungan dari kelompok Tani Merdeka Indonesia.
Megawati Soekarnoputri menggelar silaturahmi dengan Gerakan Nurani Bangsa guna membahas masa depan demokrasi, etika politik, dan perlindungan hak rakyat.