180 artikel tersedia · Halaman 7 dari 15
Prabowo menekankan pentingnya integritas pejabat di NTB, menyebut niat kaya dari jabatan sebagai 'dosa paling jahat'. Pesan ini soroti anti korupsi dan pemerint
Presiden Prabowo Subianto memperingatkan kepala daerah di NTB agar tidak berniat memperkaya diri selama menjabat, menyebutnya sebagai dosa paling jahat.
Prabowo Subianto tegaskan pentingnya integritas bagi kepala daerah di NTB, mengingatkan agar menjauhi ambisi kekayaan demi pelayanan publik yang bersih dan efek
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai masih menjadi salah satu sumber praktik korupsi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 pada Minggu...
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya integritas bagi kepala daerah di NTB, mengingatkan bahaya niat memperkaya diri sendiri. Seruan ini relevan untuk
Sebagian besar pendanaan operasional BBC memang bersumber dari biaya ini. Namun masalahnya, jumlah rumah tangga yang benar-benar membayar
JAKARTA — Polemik seputar dugaan pelanggaran etik yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Eks Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, terus menggelinding bak bola salju. Kasus yang semula ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini kini memasuki...
Presiden Prabowo Subianto tegaskan pentingnya integritas bagi kepala daerah dan buka KSTI untuk dorong inovasi sains dan teknologi demi kemajuan bangsa.
Prabowo Subianto tekankan pentingnya integritas kepada kepala daerah di NTB, ingatkan bahaya niat memperkaya diri sebagai 'dosa paling jahat' bagi pejabat publi
Berbagai isu terkini, mulai dari dugaan korupsi pejabat hingga seruan reformasi internal partai, menyoroti tantangan integritas dan tata kelola pemerintahan di
Analisis fenomena 'viral based policy' di Indonesia, di mana kebijakan pemerintah sering berubah akibat tekanan media sosial. Simak studi kasus Bea Cukai dan da
Penyelidikan terkait dugaan Bupati Sukoharjo menyembunyikan aset senilai Rp 21,2 miliar di 'safe house' memicu sorotan akan transparansi pejabat publik.