Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah memutuskan memangkas anggaran program tersebut pada tahun 2026. Pemangkasan anggaran dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun membuat pelaksanaan MBG mengalami sejumlah penyesuaian, termasuk pengurangan distribusi makanan bagi siswa sekolah dari enam hari menjadi lima hari dalam seminggu. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran negara di tengah kondisi ekonomi global yang dinilai belum stabil.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pengurangan layanan dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran di berbagai sektor. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia seperti ketegangan di kawasan Selat Hormuz turut berdampak pada situasi ekonomi nasional sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi keuangan agar program prioritas tetap berjalan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Meski distribusi makanan dikurangi menjadi lima hari, pemerintah memastikan kualitas makanan yang diterima siswa tidak akan berubah. Dadan menegaskan bahwa pengurangan hanya dilakukan pada frekuensi pemberian makanan, bukan pada kandungan gizi ataupun kualitas bahan pangan yang diberikan kepada para penerima manfaat program MBG. Pemerintah juga mengklaim bahwa langkah ini merupakan bentuk efisiensi agar program tetap dapat menjangkau jutaan masyarakat di seluruh Indonesia.
Namun demikian, kebijakan tersebut tidak diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah memberikan pengecualian bagi sekolah yang masih menjalankan sistem belajar enam hari. Selain itu, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan angka stunting tinggi tetap akan menerima layanan MBG selama enam hari penuh. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak di daerah rawan tetap terpenuhi secara optimal.
Tak hanya itu, distribusi MBG saat masa libur sekolah juga mengalami pembatasan. Pemerintah memutuskan bahwa selama liburan, bantuan makanan hanya akan diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Langkah tersebut dinilai sebagai cara agar penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan dana negara.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah tengah mengevaluasi tata kelola program MBG agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga disebut sedang memperbaiki sistem pengelolaan belanja program tersebut supaya pengeluaran lebih terkontrol tanpa mengurangi efektivitas layanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan pemangkasan anggaran MBG memunculkan berbagai kritik dari kalangan pemerhati pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta pemerintah menghentikan penggunaan dana pendidikan untuk mendukung program MBG. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai dana pendidikan seharusnya lebih diprioritaskan untuk memperbaiki sekolah rusak, meningkatkan kesejahteraan guru, serta membantu anak-anak yang putus sekolah.
Kritik juga datang dari kalangan akademisi yang menilai besarnya anggaran MBG berpotensi mengurangi alokasi dana pendidikan nasional. Dalam sebuah kajian yang diterbitkan Laboratorium Ekonomi Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta, disebutkan bahwa hampir separuh anggaran pendidikan pada RAPBN 2026 dialihkan untuk mendukung program MBG. Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada pembangunan infrastruktur pendidikan, pengembangan guru dan dosen, hingga pendanaan riset di Indonesia.
Meski mendapat kritik, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak akan mengurangi anggaran pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut seluruh program pendidikan seperti revitalisasi sekolah, Program Indonesia Pintar (PIP), digitalisasi pembelajaran, hingga pelatihan guru tetap berjalan sesuai rencana. Bahkan pemerintah mengklaim program pendidikan akan terus diperluas pada tahun 2026.
Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal. Program tersebut telah menjangkau hampir 62 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 27 ribu dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah berharap program ini tetap mampu membantu pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, meskipun anggaran mengalami pengurangan cukup besar.
