Pemerintah Indonesia baru saja mencatatkan angka yang membuat banyak pihak menahan napas. Posisi utang pemerintah kini resmi menembus Rp10.293,69 triliun per akhir Juni 2026, menjadikannya level tertinggi sepanjang sejarah fiskal Indonesia. Data ini dirilis oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dan langsung menjadi sorotan publik karena untuk pertama kalinya angka utang nasional menembus ambang psikologis Rp10.000 triliun.
Yang membuat angka ini semakin menarik perhatian adalah kecepatan kenaikannya. Dibandingkan posisi akhir kuartal I 2026 yang tercatat Rp9.920,42 triliun, utang pemerintah bertambah sekitar Rp373,27 triliun hanya dalam kurun waktu tiga bulan, atau setara kenaikan 3,76 persen. Jika dibandingkan dengan posisi akhir 2025 yang berada di angka Rp9.638 triliun, kenaikannya bahkan mencapai Rp655,79 triliun dalam waktu setengah tahun.
Dari sisi rasio terhadap perekonomian nasional, total utang tersebut kini setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini naik dari rasio 40,54 persen pada akhir 2025 dan 39,81 persen pada 2024, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir.
Struktur utang pemerintah masih didominasi oleh instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Nilai outstanding SBN tercatat mencapai Rp8.966,79 triliun, atau sekitar 87,11 persen dari total keseluruhan utang. Angka ini melonjak sekitar Rp313,81 triliun dibandingkan posisi akhir kuartal I 2026 yang sebesar Rp8.652,89 triliun. Kenaikan pesat penerbitan SBN inilah yang menjadi kontributor utama membengkaknya angka utang pemerintah dalam tiga bulan terakhir.
Sementara itu, komponen utang dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1.326,90 triliun, atau sekitar 12,89 persen dari total utang. Pos ini juga mengalami penambahan sekitar Rp59,38 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat Rp1.267,52 triliun.
Meski angka nominalnya terdengar fantastis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rasio utang terhadap PDB sebesar 41,26 persen tersebut masih jauh di bawah ambang batas maksimal 60 persen yang diatur dalam undang-undang keuangan negara. Purbaya bahkan membandingkan kondisi Indonesia dengan Singapura, yang rasio utangnya terhadap PDB tercatat mencapai sekitar 180 persen — jauh lebih tinggi dibanding Indonesia jika dilihat relatif terhadap ukuran ekonominya.
Menariknya, Purbaya menyatakan optimismenya bahwa rasio utang berpotensi menyusut pada akhir tahun 2026. Beberapa strategi yang disiapkan pemerintah antara lain membatasi defisit anggaran agar tidak melebar terlalu jauh, serta memperbaiki efektivitas pemungutan pajak melalui pembenahan sistem dan tata kelola perpajakan tanpa menaikkan tarif pajak yang berlaku saat ini.
Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah untuk memperkuat cadangan fiskal adalah mengarahkan kembali sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai 2026. Kebijakan ini merupakan perubahan dari skema sebelumnya, di mana dividen BUMN sempat seluruhnya dialihkan ke Danantara sebagai konsekuensi dari amandemen Undang-Undang BUMN pada 2025. Kini, sebagian keuntungan dari Danantara akan kembali ditempatkan untuk kebutuhan pembiayaan pemerintah, sebuah arahan yang disebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah kenaikan utang yang mencetak rekor ini, ada kabar yang cukup melegakan. Pada Juli 2026, lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil. Sementara itu, lembaga pemeringkat asal Tiongkok, Lianhe Credit Rating, bahkan memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil untuk Indonesia. Kementerian Keuangan menyebut penilaian positif tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk fundamental ekonomi yang relatif kuat, ketahanan terhadap guncangan eksternal, tingkat utang luar negeri yang relatif rendah, serta pengelolaan rasio utang pemerintah yang dinilai masih prudent.
Sebagai langkah diversifikasi pembiayaan ke depan, pemerintah juga berencana memperluas basis investor melalui penerbitan Panda Bonds dengan target senilai sekitar US$1 miliar, tergantung kondisi pasar yang berkembang.
Meski pemerintah terus meyakinkan publik bahwa kondisi fiskal masih terkendali, tembusnya angka utang ke level Rp10.293 triliun tetap menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk mencermati arah kebijakan fiskal nasional ke depan. Kombinasi antara defisit anggaran yang perlu dijaga, penerimaan pajak yang harus dioptimalkan, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus berjalan, akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan utang negara dalam beberapa tahun mendatang.
