Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah mendorong percepatan proses merger dan restrukturisasi PT PP (Persero) Tbk atau PTPP. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam melakukan penataan terhadap perusahaan-perusahaan BUMN Karya. Tujuan utamanya adalah memperbesar skala usaha, meningkatkan efisiensi, memperbaiki struktur keuangan, serta menciptakan perusahaan konstruksi milik negara yang lebih sehat dan memiliki daya saing kuat.
Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proses penataan PTPP akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak ingin berlarut-larut. Dalam skema yang sedang disiapkan, proses merger akan didahulukan sebelum perusahaan memasuki tahap restrukturisasi. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara jelas kondisi perusahaan setelah proses penggabungan dilakukan.
“Langsung saja, merger dulu baru restrukturisasi. Kita harus absorb berapa dan kita harus koreksi buku berapa. Tapi tuntas, saya gak mau nanti ditunda-tunda,” kata Dony dalam unggahan Instagram resmi BP BUMN, dikutip Jumat, 21 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Danantara menginginkan proses transformasi PTPP dilakukan dengan cepat, tegas, dan menyeluruh. Setelah merger dilakukan, pemerintah dan pihak terkait akan melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek keuangan perusahaan. Salah satu hal yang penting adalah menghitung kewajiban yang harus diserap serta melakukan koreksi terhadap pembukuan agar kondisi keuangan perusahaan dapat menggambarkan situasi sebenarnya.
Penataan BUMN Karya menjadi isu penting karena sektor konstruksi memiliki peran besar dalam pembangunan nasional. Perusahaan-perusahaan BUMN di sektor ini selama bertahun-tahun terlibat dalam berbagai proyek strategis, seperti pembangunan jalan tol, gedung, kawasan industri, pelabuhan, hingga infrastruktur lainnya. Namun, besarnya keterlibatan dalam proyek pembangunan juga membawa tantangan, terutama terkait kebutuhan pendanaan, pengelolaan utang, arus kas, dan tingkat risiko proyek.
Melalui skema merger, perusahaan yang sebelumnya beroperasi secara terpisah dapat memiliki skala bisnis yang lebih besar. Penggabungan tersebut juga berpotensi mengurangi persaingan internal antar-BUMN Karya dalam mendapatkan proyek yang sama. Selain itu, perusahaan hasil merger diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya, mulai dari tenaga kerja, teknologi, peralatan, hingga jaringan bisnis.
Efisiensi menjadi salah satu manfaat utama yang ingin dicapai dari proses konsolidasi tersebut. Ketika beberapa aktivitas usaha memiliki fungsi yang sama, penggabungan dapat membantu mengurangi biaya operasional dan mencegah terjadinya duplikasi. Dengan struktur perusahaan yang lebih terintegrasi, pengambilan keputusan juga diharapkan menjadi lebih efektif.
Namun, merger bukan berarti seluruh persoalan perusahaan akan langsung selesai. Karena itulah tahap restrukturisasi menjadi bagian penting setelah proses penggabungan. Restrukturisasi dapat mencakup penataan utang, perbaikan struktur modal, evaluasi aset, hingga pembenahan pembukuan perusahaan. Tahap ini diperlukan agar perusahaan hasil merger tidak hanya menjadi lebih besar secara ukuran, tetapi juga memiliki fondasi keuangan yang lebih sehat.
Pernyataan Dony mengenai kebutuhan untuk mengetahui “berapa yang harus diabsorb” menunjukkan pentingnya penghitungan menyeluruh terhadap kondisi finansial dalam proses tersebut. Pemerintah perlu mengetahui besaran kewajiban dan risiko yang akan ditanggung dalam skema penggabungan. Sementara itu, proses “koreksi buku” diperlukan untuk memastikan data keuangan perusahaan dapat menjadi dasar yang akurat dalam pengambilan keputusan.
Bagi PTPP, proses merger dan restrukturisasi berpotensi menjadi momentum penting dalam menentukan arah perusahaan ke depan. PT PP selama ini dikenal sebagai salah satu pemain utama di sektor konstruksi nasional dengan pengalaman mengerjakan berbagai proyek infrastruktur. Penataan baru dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat bisnis inti dan meningkatkan efektivitas pengelolaan proyek.
Di sisi lain, pelaksanaan merger tentu memerlukan perencanaan yang matang. Pemerintah perlu memperhatikan integrasi organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, aset, proyek yang sedang berjalan, hingga kewajiban perusahaan. Jika proses integrasi tidak dilakukan dengan baik, penggabungan perusahaan justru dapat menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, komitmen Danantara untuk menyelesaikan proses tersebut secara tuntas menjadi perhatian penting. Pemerintah tampaknya ingin menghindari pola restrukturisasi yang berjalan terlalu lama tanpa memberikan kepastian terhadap masa depan perusahaan. Dengan mendahulukan merger, kemudian melakukan restrukturisasi secara menyeluruh, kondisi perusahaan diharapkan dapat ditangani berdasarkan struktur baru yang lebih jelas.
Ke depan, skema merger dan restrukturisasi PTPP akan menjadi bagian dari proses transformasi yang lebih luas di lingkungan BUMN Karya. Langkah ini mencerminkan upaya untuk membangun perusahaan konstruksi negara yang tidak hanya besar dalam skala proyek, tetapi juga sehat secara finansial, efisien dalam operasional, dan mampu menghadapi persaingan industri.
Apabila proses tersebut berhasil dijalankan dengan baik, penataan PTPP diharapkan dapat memperkuat industri konstruksi nasional sekaligus meningkatkan kemampuan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia secara berkelanjutan.
