DPR dan Pemerintah Bersiap Bahas RUU Penyiaran Hasil Revisi

B Bella 21 Nov 2026 0 dilihat 3 menit baca

Tahap Baru Pembahasan RUU Penyiaran

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersiap memasuki babak baru pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran bersama pihak pemerintah. Langkah ini diambil setelah DPR merampungkan penetapan beleid tersebut sebagai rancangan inisiatif DPR melalui Rapat Paripurna pada 8 September 2026.

Seperti dilansir dari Media Indonesia, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan bahwa draf regulasi tersebut telah diserahkan kepada eksekutif. Sebagai tanggapan, pemerintah telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) untuk menunjuk perwakilan resmi yang akan berdiskusi langsung dengan parlemen.

"Di DPR kita sudah selesai, sudah melewati paripurna dan kita sudah mengirim ke pemerintah. Pemerintah juga sudah mengirim Surpres-nya dan nanti akan dilengkapi dengan DIM-nya. DIM-nya saat ini sedang disirkulasikan ke sejumlah menteri terkait, sehingga kita bisa mulai pembahasan untuk merampungkan undang-undang ini," kata Dave saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I di Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026).

Tanggapan atas Kekhawatiran Kebebasan Berekspresi

Menurut Dave, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah sangat krusial untuk memetakan poin-poin yang memerlukan revisi, kesepakatan, hingga penyempurnaan. Menanggapi kekhawatiran dari kreator konten dan pengguna media sosial mengenai potensi pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital, Dave menegaskan bahwa draf saat ini belum bersifat final.

"Ya, itu memang ada beberapa pandangan seperti itu, tapi ini kan masih belum selesai. Ini masih draf dan kita masih menerima DIM dari pemerintah untuk disempurnakan. Segala macam masukan itu bisa kita lengkapi agar kita sempurnakan," ujar Dave.

Diterimanya Surpres Nomor R-55 tertanggal 28 September 2026 juga diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026). Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengonfirmasi bahwa draf DIM RUU Penyiaran telah rampung difinalisasi dan diparaf pada 9 November 2026. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo memastikan perlindungan kebebasan berekspresi menjadi landasan utama pemerintah.

Tantangan Industri Digital dan Sengketa Jurnalistik

Revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ini dipandang mendesak untuk merespons transformasi industri media, termasuk layanan over the top (OTT), video on demand (VoD), live streaming, hingga distribusi konten kreatif di platform digital. Selain itu, RUU ini sempat menuai perhatian publik lantaran dinilai berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik di ranah digital.

Di sisi lain, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Puji Hartoyo menegaskan pentingnya peran negara dalam menciptakan ekosistem media penyiaran dan digital yang sehat. Di samping RUU Penyiaran yang menjadi Prolegnas Prioritas 2026, dilansir dari Bisnis.com, DPR RI juga mulai menyeksi daftar RUU Prioritas 2027 dengan fokus pada RUU Penyadapan dan RUU Pemilu sesuai kapasitas komisi.

Bagikan artikel ini:

WhatsApp X / Twitter Facebook
B

Ditulis oleh

Bella

Jurnalis & Kontributor RianSA — Portal Berita Terpercaya.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait