DPR Minta Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Dilakukan Secara Adil

N Nair 22 Nov 2026 0 dilihat 2 menit baca

Penataan Formasi Guru PPPK Harus Mempertimbangkan Kondisi Riil

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta proses pemetaan ulang penempatan 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang akan beralih menjadi PPPK penuh waktu dilakukan secara adil. Seperti dilansir dari Inilah.com, kebijakan transisi status tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang.

Kurniasih mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menggandeng dinas pendidikan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menyelaraskan formasi penempatan guru. Namun, ia menekankan agar penataan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan sekolah, tetapi juga tetap melindungi hak dan kondisi nyata para pendidik di lapangan.

Pertimbangkan Domisili, Keluarga, dan Akses Transportasi

Menurut Kurniasih, Kemendikdasmen tidak boleh menganggap guru sekadar angka dalam tabel distribusi di atas kertas. Pemerintah diminta mempertimbangkan variabel yang lebih manusiawi, seperti kesesuaian bidang studi, beban mengajar, domisili, jarak dan akses transportasi, hingga kondisi keluarga sang guru.

"Penataan ini memang dibutuhkan karena perubahan status jangan sampai membuat satu sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain tetap kekurangan. Tetapi prinsipnya harus dua-duanya terpenuhi yakni kebutuhan sekolah tertangani dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi," ujar Kurniasih dalam keterangannya.

Sebagaimana diberitakan Voiceindonesia.co, Kemendikdasmen telah melakukan verifikasi dan validasi untuk mendata guru aktif serta kebutuhan formasi di setiap wilayah. Usulan tersebut disampaikan melalui Ruang Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen. Kurniasih juga menyoroti guru PPPK paruh waktu yang mengajar di sekolah swasta agar tidak dipindahkan secara sporadis ke sekolah negeri sehingga menyebabkan sekolah swasta mengalami kekurangan pengajar.

Dorong Adanya Standar Jelas dan Ruang Klarifikasi

Kemendikdasmen mengupayakan penempatan baru guru tetap berada dalam satu wilayah kewenangan dan tidak jauh dari lokasi awal jika masih ada sekolah yang membutuhkan di sekitarnya. Mengenai perbedaan tanggal rilis pernyataan, Inilah.com mencatat keterangan diterima pada Sabtu (21/11/2026), sementara Voiceindonesia.co menyebutkan pernyataan disampaikan pada Jumat (20/11/2026).

Kurniasih menyambut baik prinsip Kemendikdasmen tersebut dan meminta agar dituangkan ke dalam aturan teknis yang seragam. Ia juga mendesak agar pemerintah membuka mekanisme konfirmasi dan klarifikasi bagi para guru sebelum keputusan penempatan ditetapkan secara final.

Di akhir keterangannya, Kurniasih mengingatkan agar proses administrasi, penerbitan Surat Keputusan (SK) penempatan, hingga pencairan hak keuangan guru tidak tersendat ketika kebijakan mulai berlaku pada awal 2027. Kemendikdasmen pun terus mendorong agar data guru dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dipastikan aktif dan diperbarui secara berkala.

Bagikan artikel ini:

WhatsApp X / Twitter Facebook
N

Ditulis oleh

Nair

Jurnalis & Kontributor RianSA — Portal Berita Terpercaya.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait