Wacana Pemindahan Habitat Memicu Perhatian DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana melakukan kajian secara komprehensif terkait wacana relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan berdasar pada pertimbangan ilmiah, mengingat status satwa endemik Indonesia tersebut yang masuk dalam kategori sangat terancam punah.
Dilansir dari erakini.id pada Selasa (17/11/2026), Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa parlemen akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPR RI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah seperti Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten. Penelaahan ini bertujuan untuk membedah potensi keuntungan serta kerugian dari usulan pemindahan habitat satwa langka tersebut.
"Terkait dengan Badak Jawa, nanti kita akan minta dari semua pihak yang terkait dengan konservasi, perlindungan satwa langka dan sebagainya, baik di DPR dalam hal ini nanti di Komisi IV dan juga nanti kementerian terkait, juga pemerintah daerah, baik Kabupaten Pandeglang maupun juga Provinsi Banten, untuk sama-sama mengkaji," ujar Saan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Risiko Ekologis dan Sorotan Komunitas Internasional
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa meluncurkan wacana relokasi tanpa adanya riset mendalam. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tidak matang berpotensi memicu kritik dari komunitas konservasi global.
"Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam akan memicu kemarahan dunia," kata Alex. Ia menambahkan bahwa badak Jawa memegang status Critically Endangered dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan habitatnya di Ujung Kulon merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO. Selain itu, perlindungan satwa ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Dilema Mitigasi Bencana dan Kesiapan Habitat Kedua
Usulan relokasi ini sejatinya dipicu oleh kekhawatiran atas potensi bencana alam di kawasan Selat Sunda, khususnya erupsi Gunung Anak Krakatau dan ancaman tsunami. Karena seluruh populasi liar badak Jawa saat ini hanya terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, timbul ancaman kepunahan total apabila bencana skala besar melanda kawasan tersebut.
Meskipun gagasan membangun populasi kedua (second population) penting untuk mengurangi risiko kepunahan, pemindahan fisik satwa di lapangan dinilai sangat kompleks. Kawasan baru harus memenuhi standar ekologis yang ketat seperti daya dukung lingkungan, ketersediaan pakan, sumber air, serta jaminan keamanan dari perburuan liar. Di samping itu, proses transportasi hingga adaptasi satwa memiliki risiko stres serta tingkat kegagalan yang tinggi jika tidak ditangani secara matang.