Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (violence against women and girls, disingkat VAWG) telah lama menjadi persoalan serius di Inggris. Alih-alih hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kekerasan terjadi, pemerintah Inggris kini menempuh pendekatan yang lebih mendasar: mengubah cara pandang anak laki-laki terhadap perempuan sejak usia dini. Strategi ini didasarkan pada keyakinan bahwa sikap misoginis dan pola pikir yang merendahkan perempuan sering kali sudah terbentuk jauh sebelum seseorang dewasa, sehingga intervensi paling efektif justru harus dimulai di bangku sekolah.
Pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Keir Starmer telah mengumumkan kurikulum baru tentang hubungan sehat, consent (persetujuan), dan sikap terhadap perempuan yang bersifat wajib bagi seluruh sekolah, mencakup anak-anak berusia empat hingga enam belas tahun. Materi ini disampaikan secara bertahap sesuai usia, sehingga anak-anak di jenjang taman kanak-kanak diperkenalkan pada konsep sederhana seperti menghormati batasan orang lain, sementara remaja di sekolah menengah mendapat pembahasan yang lebih mendalam soal consent, kesetaraan gender, dan bahaya konten misoginis di internet.
Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah mengalokasikan dana senilai 20 juta poundsterling untuk mengubah sikap-sikap berbahaya pada generasi muda. Dana tersebut digunakan antara lain untuk melatih guru agar mampu mengenali tanda-tanda radikalisasi berbasis kebencian terhadap perempuan, mengembangkan materi ajar baru, serta menyediakan pelatihan bagi penyedia layanan eksternal yang membantu sekolah menangani isu ini. Semua sekolah menengah juga diwajibkan menyelenggarakan pelajaran khusus tentang hubungan yang sehat, dan sebuah saluran bantuan baru disiapkan bagi remaja yang mengkhawatirkan perilaku mereka sendiri dalam relasi dengan orang lain.
Salah satu pendorong utama kebijakan ini adalah kekhawatiran terhadap paparan anak laki-laki pada konten daring yang memuji kekerasan dan merendahkan perempuan. Dalam perdebatan di parlemen, sejumlah anggota menyoroti bagaimana algoritma media sosial dapat mengarahkan remaja laki-laki pada tokoh-tokoh yang mempromosikan pandangan misoginis, sehingga anak-anak berisiko mengalami radikalisasi jauh sebelum orang tua atau guru menyadarinya. Karena itu, kurikulum baru tidak hanya berbicara soal hubungan antarpribadi, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi yang mereka temui di dunia maya.
Starmer sendiri menegaskan bahwa setiap orang tua semestinya dapat percaya anak perempuannya aman, baik di sekolah, di dunia daring, maupun dalam hubungan pribadinya. Ia menyebut bahwa gagasan-gagasan berbahaya kerap tertanam sejak dini tanpa mendapat tantangan yang memadai, sehingga pemerintah memilih untuk turun tangan lebih awal, mendukung para guru, secara terbuka menolak sikap misoginis, dan segera bertindak begitu tanda-tanda peringatan muncul, dengan tujuan mencegah bahaya sebelum benar-benar terjadi.
Selain kebijakan resmi pemerintah pusat, sejumlah organisasi nirlaba turut berperan aktif. White Ribbon UK, misalnya, telah menerbitkan panduan pembelajaran berjudul Building Gender Equality for Young People yang membantu sekolah menyampaikan isu gender dan kesetaraan secara aman dan sesuai usia. Organisasi ini menekankan bahwa pendekatan yang efektif harus melibatkan seluruh lingkungan sekolah dan komunitas, bukan sekadar satu mata pelajaran, agar prasangka sistemik, stereotip, dan ekspektasi negatif tentang peran laki-laki maupun perempuan dapat benar-benar dipatahkan.
Di London, Wali Kota Sadiq Khan meluncurkan program pelatihan "allyship" yang tersedia bagi seluruh sekolah menengah di ibu kota. Lewat lokakarya interaktif yang dikembangkan bersama organisasi seni dan pendidikan Tender, siswa laki-laki diajak memahami mengapa kata-kata dan sikap mereka terhadap perempuan memiliki dampak nyata, sekaligus dilatih untuk mengenali dan menantang perilaku seksis atau misoginis di lingkungan sekitar mereka.
Sementara itu, di Irlandia Utara, White Ribbon NI menjalankan sesi pelatihan bagi siswa sekolah khusus laki-laki di Belfast, mengajarkan cara mengenali tanda-tanda kekerasan, teknik intervensi yang aman ketika menyaksikan situasi mencurigakan, hingga cara menanggapi pengakuan dari korban kekerasan.
Riset menunjukkan dukungan luas dari kalangan muda sendiri terhadap pendidikan semacam ini. Survei Young People's RSE Poll pada 2024 mencatat bahwa mayoritas responden perempuan dan lebih dari separuh responden laki-laki setuju bahwa kurikulum sekolah dasar semestinya membahas cara menantang stereotip kaku tentang bagaimana seharusnya anak laki-laki dan perempuan berperilaku.
Pendekatan berbasis pendidikan ini merupakan pengakuan bahwa hukum semata tidak cukup untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender. Dengan menanamkan nilai penghormatan, kesetaraan, dan pemahaman tentang consent sejak usia dini, Inggris berharap dapat memutus siklus kekerasan sebelum sempat berakar, sekaligus membentuk generasi laki-laki yang tumbuh dengan sikap yang lebih setara dan tidak permisif terhadap kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap perempuan.
