Dua tahun telah berlalu sejak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai. Sepanjang perjalanan pemerintahan ini, dinamika politik, ekonomi, serta sosial di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai kebijakan strategis nasional yang diusung sejak awal masa jabatan kini mulai memperlihatkan dampak nyata di tengah masyarakat, sekaligus memicu beragam catatan serta evaluasi dari berbagai kalangan.
Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh sejumlah lembaga riset independen pada pekan ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja keseluruhan pemerintahan Prabowo-Gibran berada pada angka yang relatif stabil dan positif, yakni berkisar antara 64% hingga 65%. Angka ini mencerminkan apresiasi mayoritas masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat jejaring perlindungan sosial, serta mempertahankan ketahanan pangan dan energi nasional di tengah ketidakpastian situasi global.
Salah satu pendorong utama yang menopang tingginya tingkat kepuasan publik tersebut adalah konsistensi penyaluran Bantuan Sosial serta perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis bagi para pelajar dan anak usia dini di berbagai pelosok wilayah Indonesia. Program unggulan ini dinilai berhasil memberikan dampak langsung terhadap peningkatan gizi anak sekolah sekaligus mengurangi beban pengeluaran harian keluarga kurang mampu. Keberhasilan distribusi logistik yang makin merata ke daerah-daerah terpencil juga menjadi poin positif yang banyak disoroti dalam hasil survei tersebut.
Meski demikian, laporan evaluasi dua tahun kepemimpinan ini tidak lepas dari kritik dan tantangan besar yang masih harus diselesaikan secara intensif. Sejumlah pakar ekonomi dan pengamat politik memberikan catatan kritis mengenai pemulihan daya beli masyarakat kelas menengah yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Pertumbuhan sektor industri manufaktur serta penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas masih membutuhkan dorongan stimulus yang lebih agresif. Selain itu, isu efisiensi penyerapan anggaran di tingkat daerah serta koordinasi antar kementerian/lembaga terus menjadi sorotan agar eksekusi program pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Menanggapi hasil evaluasi dua tahun masa jabatannya, pihak Istana Kepresidenan menyatakan menyambut baik seluruh masukan, baik yang bersifat apresiatif maupun kritis. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan temuan survei dan rekomendasi para ahli sebagai bahan pertimbangan utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis pada sisa masa jabatan berikutnya. Fokus utama ke depan akan diarahkan pada penguatan reformasi birokrasi, akselerasi transisi energi hijau, penyempurnaan integrasi data penerima bantuan sosial, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional agar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
