Pemerintah China kembali mengambil langkah tegas untuk melindungi aset teknologinya di tengah persaingan sengit dengan Amerika Serikat di bidang kecerdasan buatan (AI). Kali ini, sasarannya bukan lagi sekadar produk atau data, melainkan manusia. Sejumlah profesional dan peneliti di industri AI kini diwajibkan mengantongi izin resmi dari pemerintah sebelum bepergian ke luar negeri, sebuah kebijakan yang dinilai sebagai upaya serius Beijing mencegah kebocoran teknologi strategis ke tangan asing.
Berdasarkan laporan yang beredar, China kini mewajibkan talenta AI mendapat izin pemerintah sebelum bepergian ke luar negeri demi mencegah kebocoran teknologi strategis. Kebijakan ini bukan sekadar imbauan administratif, melainkan bagian dari strategi besar yang menempatkan para insinyur dan peneliti unggulan sebagai aset nasional yang harus dijaga ketat.
Menariknya, penentuan siapa saja yang masuk dalam daftar pengawasan ini tidak lagi didasarkan semata pada senioritas atau institusi tempat mereka bekerja, melainkan pada seberapa besar kontribusi individu tersebut terhadap pengembangan teknologi strategis negara. Dengan kata lain, seorang periset muda yang dinilai berperan penting dalam pengembangan model AI canggih bisa saja masuk daftar pembatasan, sekalipun jabatannya belum tinggi.
Aturan main yang diterapkan pun kini lebih ketat dibanding sebelumnya. Jika dulu para profesional cukup melaporkan rencana perjalanan ke luar negeri, kini mereka harus memperoleh persetujuan resmi terlebih dahulu sebelum meninggalkan negara, sebagaimana diungkap dalam laporan Bloomberg.
Pembatasan ini tidak muncul begitu saja. Perhatian publik dan otoritas China sempat tersita oleh kasus startup AI Manus yang dikabarkan menghadapi tekanan setelah rencana akuisisinya oleh perusahaan asing mencuat ke permukaan. Peristiwa tersebut memperkuat kekhawatiran pemerintah bahwa teknologi dan sumber daya manusia strategis bisa “lari” ke luar negeri melalui jalur akuisisi maupun rekrutmen oleh perusahaan asing.
Sebenarnya, pembatasan mobilitas semacam ini bukan hal baru di China. Selama bertahun-tahun, kebijakan serupa telah diberlakukan bagi ilmuwan nuklir, peneliti di universitas ternama, hingga eksekutif perusahaan milik negara. Yang membedakan kali ini, cakupannya kini meluas ke sektor swasta yang selama ini relatif lebih bebas bergerak, yakni industri kecerdasan buatan yang berkembang pesat sejak booming ChatGPT dan viralnya DeepSeek di pasar global.
Pembatasan perjalanan bagi talenta AI ini rupanya sejalan dengan langkah lain yang tengah dikaji pemerintah China, yaitu membatasi ekspor model AI paling canggih ke pasar luar negeri. Otoritas China dikabarkan mengadakan pertemuan dengan raksasa teknologi seperti Alibaba, ByteDance, dan Z.ai untuk membahas cara membatasi akses model AI mereka di pasar internasional, baik model yang bersifat tertutup maupun yang bersifat terbuka (open source).
Tak berhenti di situ, laporan lain menyebutkan pemerintah China juga mempertimbangkan opsi yang lebih teknis, misalnya membatasi pemindahan data penting yang digunakan untuk melatih model AI ke luar negeri, serta mencegah bobot model AI diunduh oleh pengguna asing. Bahkan, kajian serupa disebut turut menyasar sektor semikonduktor, dengan kemungkinan pembatasan bagi perusahaan chip asing seperti Qualcomm dan TSMC dalam memproduksi chip canggih berbasis desain milik perusahaan China.
Semua langkah ini menegaskan satu hal: bagi Beijing, segala bentuk kebocoran atau pencurian teknologi AI akan dianggap sebagai pelanggaran serius berdasarkan peraturan keamanan nasional yang berlaku.
Meski bertujuan melindungi kepentingan nasional, kebijakan ini bukan tanpa risiko. Sejumlah analis menilai pembatasan perjalanan berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan AI China dalam mempertahankan dan merekrut talenta terbaik, terutama di tengah persaingan global yang sangat agresif untuk memperebutkan tenaga ahli AI. Selain itu, muncul pula kekhawatiran soal meningkatnya campur tangan negara dalam aktivitas perusahaan teknologi swasta, yang selama ini menjadi motor pertumbuhan industri AI China.
Di sisi lain, langkah ini juga berpotensi memperuncing ketegangan dagang dan teknologi antara China dan Amerika Serikat, dua kekuatan besar yang tengah bersaing ketat memperebutkan dominasi di era kecerdasan buatan. Washington sendiri sebelumnya telah lebih dulu menerapkan berbagai pembatasan ekspor teknologi canggih ke China, sehingga langkah balasan Beijing ini bisa dibaca sebagai bagian dari perang teknologi yang semakin memanas.
Kebijakan pembatasan perjalanan bagi talenta AI ini memperlihatkan bahwa persaingan teknologi global kini tidak lagi sebatas soal siapa yang punya chip tercanggih atau model AI terbaik, melainkan juga soal siapa yang mampu menjaga otak-otak terbaiknya tetap berada di dalam negeri. Bagi China, langkah ini adalah bentuk pertahanan strategis. Namun bagi industri teknologinya sendiri, kebijakan ini bisa menjadi pedang bermata dua yang berpotensi menghambat inovasi dan daya saing global di masa depan.
