Jakarta, 9 Juli 2026 – Indonesia kembali mencatatkan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian di bidang kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa Indonesia tengah mengembangkan vaksin berbasis messenger RNA (mRNA) untuk penyakit demam berdarah dengue (DBD). Vaksin ini berpotensi menjadi yang pertama di dunia yang dikembangkan khusus untuk mencegah penyakit DBD.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, Rabu (8/7/2026). “Kami bertekad mengembangkan vaksin mRNA dengue hingga menjadi yang pertama di dunia untuk penyakit demam berdarah. Kami (BPOM) akan mengoptimalkan seluruh kemampuan agar Indonesia mencatat sejarah melalui inovasi vaksin tersebut,” ujar Taruna dengan penuh keyakinan.
Peluncuran prototipe vaksin mRNA dengue yang dilakukan pada Rabu (8/7/2026) merupakan langkah awal dalam proses panjang pengembangan vaksin. Taruna menjelaskan bahwa tahapan selanjutnya masih mencakup pengujian laboratorium, uji praklinis, hingga uji klinis sebelum vaksin dapat digunakan oleh masyarakat umum. “Libatkan BPOM sejak awal pengembangan vaksin agar keamanan, khasiat, dan mutunya dapat dipastikan secara menyeluruh. Jangan menunggu Badan POM hanya menjadi tukang stempel di akhir proses,” tegasnya.
Pengembangan vaksin ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Universitas Indonesia (UI), Tsinghua University dari China, PT Etana Biotechnologies Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat lahirnya vaksin dengue karya anak bangsa.
Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah menyatakan bahwa kolaborasi riset dengan Tsinghua University dalam pengembangan vaksin DBD berbasis mRNA akan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi Indonesia. Selain memperkuat sistem kesehatan, kerja sama ini juga menyasar hilirisasi industri dan penguatan Program Imunisasi Nasional. Heri menegaskan bahwa kemitraan ini merupakan bentuk diplomasi akademik tingkat tinggi yang diharapkan menjadi tonggak pencapaian baru dalam kedaulatan kesehatan nasional. “Kita tidak cuma menginisiasi pertukaran pelajar. Kita secara aktif bersama-sama menciptakan teknologi kesehatan yang dapat menyelamatkan nyawa, dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ujar Heri.
Wakil Presiden Tsinghua University, Wu Huaqiang, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyebut kolaborasi ini sebagai bukti nyata kerja sama strategis antara China dan Indonesia. Ia menyoroti tantangan penyakit dengue yang telah lama menjadi beban kesehatan di Asia Tenggara. “Platform vaksin tradisional punya batasan-batasan tertentu, sementara itu teknologi mRNA menawarkan peluang-peluang baru untuk mengembangkan vaksin yang lebih aman dan bisa diadaptasi oleh sistem lokal,” jelas Wu Huaqiang.
Ketua Peneliti pengembangan vaksin dengue mRNA dari Universitas Indonesia, Prof. Dra. Beti Ernawati Dewi, Ph.D., menjelaskan bahwa prototipe vaksin tersebut saat ini masih berada pada tahap praklinis (pre-clinical). Meskipun demikian, hasil pengujian awal menunjukkan capaian yang sangat menjanjikan. Menurut Beti, vaksin dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap empat serotipe virus dengue yang banyak ditemukan di Indonesia. “Dari hasil pre-clinical trial yang kita lakukan, titer antibodi untuk menetralisasi virus dengue serotipe 1, 2, 3, dan 4 strain Indonesia jauh lebih baik dibandingkan vaksin komersial yang sudah ada di Indonesia,” paparnya. Tim peneliti menargetkan vaksin tersebut dapat memasuki tahap uji klinis awal pada manusia dalam enam bulan mendatang.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pengembangan vaksin mRNA dengue sebagai lompatan penting bagi industri vaksin nasional. “Kalau ini berhasil, akan menjadi salah satu vaksin baru yang diproduksi di Indonesia. Ini juga akan menjadi antigen ke-16 dengan teknologi paling baru, yaitu mRNA,” kata Budi.
Budi memaparkan bahwa Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk program vaksinasi nasional. Namun, baru empat antigen yang benar-benar mampu dikembangkan mulai dari tahap riset hingga produksi di dalam negeri. Sisanya masih sebatas proses formulasi atau perakitan menggunakan bahan baku dari luar negeri. Selain mengejar kemampuan memproduksi seluruh antigen secara mandiri, pemerintah juga ingin menguasai dua platform teknologi vaksin yang belum dimiliki Indonesia, yakni teknologi viral vector dan mRNA. “Target saya sederhana. Sebelum masa pemerintahan Presiden Prabowo berakhir, kita ingin kemampuan riset dan produksi vaksin Indonesia jauh lebih kuat,” tegasnya.
Budi mengungkapkan bahwa Indonesia setiap tahun mengeluarkan devisa sekitar US400jutahinggaUS400jutahinggaUS 500 juta atau sekitar Rp 6,8 triliun hingga Rp 8,5 triliun untuk mengimpor vaksin. Oleh karena itu, penguasaan teknologi vaksin, termasuk platform mRNA, dinilai penting untuk memperkuat ketahanan kesehatan sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Direktur Fasilitas Riset LPDP Ayom Widipaminto menambahkan bahwa LPDP turut mendukung pendanaan riset vaksin tersebut sebesar Rp 7 miliar. Sementara perusahaan farmasi Etana mengalokasikan Rp 9 miliar, sehingga total pendanaan mencapai Rp 16 miliar. “LPDP Rp 7 miliar, Etana Rp 9 miliar. Jadi Rp 16 miliar didedikasikan untuk pembelian prototipe dan pelaksanaan uji klinis,” ujar Ayom.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi hasil riset kesehatan tidak hanya bergantung pada kemampuan peneliti dan industri, tetapi juga memerlukan keterlibatan regulator sejak tahap paling awal pengembangan produk. Menurutnya, paradigma bahwa BPOM hanya berperan pada tahap akhir melalui penerbitan izin edar harus diubah. “Hilirisasi [mencakup] semua yang berhubungan dengan vaksin dan obat-obatan. Jangan berpikir BPOM hanya sebagai 'tukang stempel'. BPOM harus dilibatkan sejak awal karena kami memahami standar, metode, dan karakteristik produk yang harus dipenuhi. Banyak produk yang sebelumnya [telah diproses] tidak dapat dilanjutkan karena BPOM baru dilibatkan di tahap akhir. Padahal, kami memiliki standar yang mengacu pada regulasi global,” tegasnya.
Taruna mengapresiasi tim peneliti dan seluruh mitra yang sejak awal melibatkan BPOM dalam proses pengembangan prototipe vaksin dengue berbasis mRNA. Pendekatan tersebut dinilai akan mempercepat proses pengembangan produk tanpa mengurangi aspek keamanan, khasiat, dan mutu. “Dalam pengembangan vaksin ini, BPOM memiliki tekad untuk mendukung secara maksimal karena kita sedang berupaya menciptakan sejarah, yaitu mengembangkan vaksin mRNA pertama di dunia untuk penyakit demam berdarah,” kata Taruna.
Pengembangan vaksin mRNA dengue diharapkan dapat memperkuat kemandirian industri vaksin nasional sekaligus mempercepat pengendalian DBD melalui inovasi teknologi kesehatan Indonesia. Melalui langkah ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi konsumen teknologi kesehatan, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan solusi medis global yang inovatif.
