Program konversi LPG 3 kg ke CNG kini tengah dipacu secara besar-besaran oleh pemerintah dan Pertamina untuk menyelamatkan keuangan negara dari jeratan impor LPG. Rencananya, jutaan rumah tangga akan segera dialihkan ke energi baru ini. Sayangnya, ambisi besar ini terkesan kurang melihat realitas di tingkat bawah. Pertanyaan besarnya, apakah kesiapan sistem keamanan dan isi dompet masyarakat sudah selaras dengan masifnya program ini? Lapangan menunjukkan fakta jelas: masyarakat tidak butuh sekadar jargon "masif", mereka menuntut CNG yang aman digunakan dan tidak mencekik kantong.
Mari kita bedah dari sisi harga. Tabung LPG 3 kg selama ini menjadi tumpuan keluarga kurang mampu karena harganya yang sangat terjangkau, berkat subsidi pemerintah yang langsung dirasakan di tingkat pengecer. Ketika ada wacana peralihan ke CNG, kekhawatiran terbesar masyarakat adalah lonjakan biaya hidup. Jika harga CNG 3 kg akhirnya menyentuh angka yang memberatkan—meskipun secara volume dianggap lebih irit—maka program konversi ini sama saja dengan memindahkan beban finansial dari pos anggaran negara ke pinggang rakyat kecil. Konsumen tidak peduli dengan selisih efisiensi teknis di atas kertas; yang mereka lihat adalah uang tunai yang harus keluar dari dompet setiap kali memasak. Oleh karena itu, jaminan harga yang murah, terjangkau, dan stabil bukan sekadar janji politik, melainkan kebutuhan dasar yang mutlak dipenuhi agar transisi energi ini tidak gagal di tengah jalan.
Selanjutnya, aspek yang tak kalah vital adalah keamanan. Secara teknis, CNG memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari LPG. Gas alam yang dikompresi ini disimpan di dalam tabung dengan tekanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan LPG. Jika tabung LPG 3 kg yang bertekanan rendah saja kerap memakan korban jiwa akibat ledakan dan kebocoran regulator, bayangkan risiko yang mengintai jika standar keamanan tabung dan perlengkapan CNG tidak dijaga dengan ketat. Trauma masyarakat terhadap ledakan gas rumah tangga sudah cukup dalam. Konsumen akan menolak keras jika alat pengganti yang diberikan terkesan asal-asalan atau tidak lolos uji kelayakan. Pemerintah dan produsen wajib transparan soal standar material tabung yang tahan tekanan tinggi, kualitas katup pengaman, serta mekanisme pengisian yang steril. Pendidikan dan pelatihan intensif kepada masyarakat mengenai cara penanganan yang benar juga harus mendahului distribusi, bukan sekadar membagikan kompor lalu meninggalkan penggunanya begitu saja.
Antusiasme terhadap distribusi massal ini akan segera pudar jika tidak ditopang oleh infrastruktur yang kuat. Menyediakan CNG bukan sekadar membagikan kompor dan tabung gratis. Persoalannya, di mana pangkalan pengisian (mother station) akan dibangun? Apakah warga harus menempuh perjalanan jauh sambil membawa tabung berat hanya untuk isi ulang? Jika aksesnya menyulitkan, program seambisius apa pun hanya akan membebani masyarakat. Warga membutuhkan kemudahan akses yang minimal sama—atau bahkan lebih praktis—daripada saat mereka membeli gas melon di warung dekat rumah saat ini. Tanpa rantai pasok yang rapat, terintegrasi, dan logistik yang matang, target skala besar ini hanya akan menjadi angan-angan.
Singkatnya, niat pemerintah menekan defisit anggaran lewat transisi energi ini patut diacungi jempol. Namun, aturan yang menyentuh urusan dapur rakyat tidak bisa cuma modal gengsi proyek skala besar. Konsumen jangan hanya dijadikan kelinci percobaan kebijakan. Bagaimanapun, masyarakat yang paling tahu apa yang terbaik untuk keseharian mereka. Sebelum buru-buru membagikan tabung secara massal, pemerintah punya pekerjaan rumah mutlak: pastikan harganya murah dan keamanannya tidak boleh ditawar. Pada akhirnya, keberhasilan konversi CNG 3 kg ini tidak dihitung dari jutaan tabung yang laku disebar, tapi dari seberapa tenang dan nyamannya para ibu rumah tangga saat menyalakan kompor mereka.
