Musim kemarau panjang yang mulai melanda berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2026 memunculkan kekhawatiran baru terhadap ketersediaan air bersih, khususnya di Pulau Jawa. Sejumlah wilayah dilaporkan mulai mengalami penurunan debit sumber air secara signifikan, sementara kondisi tanah yang semakin kering memperbesar risiko krisis air dalam beberapa bulan ke depan.
Pengamat iklim dan pemerintah daerah kini meningkatkan status kewaspadaan di beberapa kawasan yang selama ini dikenal rawan kekeringan saat curah hujan menurun drastis.
Selain faktor cuaca, berkurangnya daerah resapan air, eksploitasi air tanah berlebihan, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat menjadi penyebab utama kondisi semakin memburuk.
Beberapa wilayah di Jawa diperkirakan akan menghadapi tekanan paling berat apabila kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah seperti Brebes, Tegal, hingga Demak, persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan minimnya hujan. Intrusi air laut yang semakin masuk ke daratan menyebabkan banyak sumur warga berubah menjadi payau dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Warga di sejumlah desa mulai mengandalkan pasokan air bantuan karena kualitas air tanah terus menurun.
Sementara itu, kawasan Gunungkidul dan wilayah Gunung Sewu di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menghadapi ancaman klasik akibat karakter tanah karst yang sulit menyimpan air permukaan.
Saat musim hujan, air cepat meresap ke sungai bawah tanah. Namun ketika kemarau tiba, banyak penampungan air milik warga mulai mengering.
Sebagian masyarakat bahkan terpaksa membeli air tangki dengan harga yang terus meningkat karena permintaan melonjak.
Kondisi serupa juga mulai dirasakan di wilayah selatan Jember dan Banyuwangi, Jawa Timur. Penurunan debit mata air membuat sektor pertanian mengalami tekanan cukup besar.
Petani mulai kesulitan mendapatkan suplai air untuk mengairi sawah dan perkebunan mereka. Jika situasi terus berlangsung hingga puncak kemarau, ancaman gagal panen diperkirakan semakin besar.
Di Jawa Barat, wilayah Bogor bagian timur hingga Bekasi hulu juga masuk dalam zona yang perlu diwaspadai.
Meski Bogor dikenal sebagai daerah dengan curah hujan tinggi, kerusakan kawasan tangkapan air akibat pembangunan dan alih fungsi lahan membuat beberapa titik mengalami defisit air bersih ketika kemarau berkepanjangan terjadi.
Sejumlah warga mulai mengeluhkan debit sumur yang menurun lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Krisis air bersih ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mulai memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Ribuan hektare lahan berisiko mengalami gagal panen apabila pasokan irigasi terus berkurang.
Situasi tersebut dapat memicu kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasar domestik dalam beberapa bulan mendatang.
Di sisi lain, sektor kesehatan juga menghadapi ancaman tersendiri. Keterbatasan air bersih membuat sebagian warga mulai menggunakan sumber air yang kualitasnya kurang higienis untuk mandi, mencuci, hingga memasak.
Kondisi ini meningkatkan risiko munculnya penyakit kulit, diare, dan gangguan kesehatan lainnya, terutama di kawasan padat penduduk.
Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi.
Distribusi air bersih menggunakan truk tangki telah dilakukan di beberapa wilayah terdampak. Posko siaga kekeringan juga mulai diaktifkan untuk memantau kondisi lapangan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Selain bantuan darurat, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air sejak dini.
Warga diimbau memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan utama seperti konsumsi, memasak, dan sanitasi dasar.
Penggunaan ulang air rumah tangga yang masih layak juga mulai dianjurkan untuk membantu mengurangi pemborosan selama musim kemarau berlangsung.
Untuk solusi jangka panjang, sejumlah daerah tengah mengkaji pembangunan sumur bor
