Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia akan dipantau menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola BUMN agar lebih modern, akuntabel, dan mampu bersaing di era digital yang terus berkembang.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut setelah menghadiri rapat bersama Presiden Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam keterangannya kepada media, Luhut menjelaskan bahwa sistem AI yang sedang dikembangkan akan menjadi alat utama pemerintah dalam memantau berbagai aktivitas operasional BUMN secara terintegrasi dan real-time. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memperoleh data yang lebih cepat, akurat, dan mudah dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
Menurut Luhut, penerapan AI merupakan salah satu langkah penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Selama ini, pengawasan terhadap BUMN masih mengandalkan laporan berkala yang memerlukan waktu untuk dikumpulkan dan dianalisis. Dengan teknologi AI, data operasional perusahaan dapat dipantau secara langsung sehingga potensi masalah dapat terdeteksi lebih awal. Hal ini memungkinkan pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar.
Luhut menjelaskan bahwa seluruh BUMN, termasuk perusahaan besar seperti Pertamina, akan terhubung ke dalam satu sistem digital nasional. Sistem tersebut akan mengintegrasikan berbagai informasi penting mulai dari aspek keuangan, operasional, pengadaan barang dan jasa, hingga capaian kinerja perusahaan. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi BUMN kapan saja diperlukan.
Selain meningkatkan pengawasan, penggunaan AI juga diyakini mampu menghasilkan efisiensi anggaran dalam jumlah besar. Luhut memperkirakan penghematan yang diperoleh dari penerapan sistem ini dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah dalam beberapa tahun mendatang. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya proses administratif yang berulang, peningkatan kecepatan kerja, serta kemampuan sistem dalam mendeteksi potensi kebocoran anggaran dan penyimpangan penggunaan dana.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa pembangunan sistem AI tidak akan menambah jumlah pegawai pemerintah maupun BUMN secara signifikan. Sebaliknya, teknologi ini dirancang untuk membantu pekerjaan yang selama ini dilakukan secara manual sehingga sumber daya manusia dapat difokuskan pada tugas-tugas yang lebih strategis. Menurutnya, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus memperbesar biaya operasional.
Pemerintah juga memanfaatkan pengalaman dari sejumlah program digital yang telah berhasil diterapkan sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah sistem PeduliLindungi yang digunakan selama pandemi COVID-19, e-Katalog untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta Simbara yang mengintegrasikan data sektor pertambangan. Keberhasilan program-program tersebut menjadi dasar bagi pengembangan sistem AI yang lebih luas untuk sektor BUMN dan layanan publik lainnya.
Tidak hanya untuk pengawasan perusahaan negara, teknologi AI juga direncanakan akan digunakan dalam berbagai program strategis pemerintah. Salah satu yang sedang dikembangkan adalah sistem Digital Single ID, yaitu identitas digital tunggal yang memungkinkan integrasi data masyarakat dari berbagai instansi. Melalui sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam berbagai program sosial dan ekonomi lebih akurat dan terverifikasi.
Dalam bidang bantuan sosial, AI akan membantu pemerintah mengidentifikasi penerima yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan. Sistem tersebut dapat menganalisis berbagai data secara otomatis sehingga proses penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Dengan demikian, risiko terjadinya kesalahan distribusi maupun penerima ganda dapat diminimalkan.
Selain bantuan sosial, teknologi AI juga akan mendukung pengelolaan subsidi pemerintah. Selama ini sebagian subsidi masih diberikan dalam bentuk barang atau komoditas tertentu. Ke depan, pemerintah berencana mengarahkan subsidi secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui analisis data berbasis AI, pemerintah dapat menentukan penerima subsidi dengan lebih akurat sehingga anggaran negara dapat digunakan secara lebih efektif.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM juga akan menjadi salah satu sektor yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Sistem AI memungkinkan pemerintah memantau penyaluran kredit, mengevaluasi efektivitas program, serta memastikan bahwa bantuan pembiayaan benar-benar diterima oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
