Pertemuan Penting Pejabat Tinggi di Teheran
Pertemuan strategis yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim berlangsung di Teheran pada akhir Oktober 2026. Dilansir dari kumparan.com, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Pakistan, dan Kepala Intelijen Turki mendarat di ibu kota Iran tersebut untuk menggelar pembahasan bersama para pejabat tinggi setempat. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan keamanan kawasan yang dirancang dan diatur secara mandiri oleh negara-negara Muslim.
Arsitektur Keamanan dan Rantai Pasok Pertahanan Bersama
Langkah diplomasi di Teheran ini melengkapi sejumlah dinamika pertahanan yang berkembang sebelumnya. Seperti diberitakan kumparan.com, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan telah menandatangani Pakta Pertahanan Makkah. Selain itu, terdapat pula Badr Agreement yang melibatkan Indonesia, Qatar, Pakistan, dan Turki. Kerja sama dalam Badr Agreement tidak hanya berfokus pada persenjataan, melainkan juga pada upaya membangun rantai pasok serta teknologi pertahanan secara bersama-sama.
Perkembangan ini didorong oleh realisme baru di tengah kesadaran bahwa perlindungan dari Amerika Serikat tidak lagi dapat diandalkan sepenuhnya. Di samping itu, perang yang berkepanjangan serta gangguan serangan Houthi terhadap perekonomian Arab Saudi memaksa negara-negara tersebut melakukan kalkulasi ulang terkait kepentingan nasional dan keamanan regional mereka.
Kritik Ulama dan Posisi Indonesia
Di sisi lain, pergerakan militer dan diplomasi ini berjarak dengan situasi kemanusiaan di Gaza. Dilansir dari kumparan.com, Presiden Kesatuan Ulama Muslim Antarabangsa, Dr Ali al-Qaradaghi, menyampaikan teguran bahwa dunia Islam yang memiliki kekayaan dan pengaruh politik masih belum berhasil menyelamatkan anak-anak di Gaza dari penderitaan.
Dalam peta kekuatan politik global ini, Indonesia memegang posisi yang terbilang unik. Sebagai negara Muslim terbesar yang berpartisipasi dalam kerja sama pertahanan Badr Agreement, Indonesia memiliki pengalaman demokrasi yang relatif stabil. Kehadiran Indonesia dinilai mampu menawarkan model politik Islam yang tidak melulu berorientasi pada kekuatan militer dan konflik semata.
