Polemik Wacana Relokasi Badak Jawa dari TNUK Menuai Sorotan DPR

N Nair 17 Nov 2026 0 dilihat 3 menit baca

DPR RI Minta Kajian Menyeluruh Pemindahan Badak Jawa

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan akan mengkaji secara komprehensif rencana relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, dengan melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026), menanggapi polemik pemindahan satwa yang berstatus kritis terancam punah tersebut.

Saan Mustopa menjelaskan bahwa parlemen akan meminta Komisi IV DPR RI, kementerian terkait, serta Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten untuk bersama-sama menelaah plus minus dari rencana pemindahan satwa endemik Indonesia itu. Seperti dilansir dari erakini.id, Saan menegaskan koordinasi lintas pihak diperlukan agar setiap kebijakan memiliki landasan kajian yang matang dan didasarkan pada pertimbangan ilmiah.

Peringatan Risiko dan Landasan Hukum Konservasi

Kritik lebih tegas disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru merealisasikan wacana relokasi sebelum aspek ilmiah, ekologis, dan pembiayaan dipelajari secara terbuka. Menurut Alex, melempar wacana pemindahan satwa langka tanpa kajian mendalam berpotensi memicu kemarahan komunitas konservasi internasional.

Alex memaparkan bahwa badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) tercatat dalam kategori Critically Endangered pada daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). Selain itu, kawasan TNUK memiliki status strategis sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, dan perlindungan satwa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Latar Belakang Ancaman Bencana dan Opsi Habitat Kedua

Gagasan pemindahan habitat badak Jawa dilatarbelakangi oleh tingginya risiko bencana alam di kawasan Selat Sunda, khususnya potensi gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebagaimana diberitakan merdeka.com, Hashim menilai konsentrasi seluruh populasi liar badak Jawa yang hanya bertumpu di satu kawasan konservasi menyimpan kerentanan besar, sebab satu bencana berskala masif dapat mengancam eksistensi seluruh populasi secara bersamaan. Dari kekhawatiran tersebut, muncul pertimbangan untuk membangun habitat kedua, dengan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur disebut sebagai lokasi yang potensial untuk dikaji.

Kendati demikian, pembentukan habitat kedua memerlukan pemenuhan kebutuhan ekologis yang rumit, mencakup ketersediaan pakan, vegetasi, sumber air, luasan ruang jelajah, hingga mitigasi risiko stres saat penangkapan, pengangkutan, dan adaptasi di lingkungan baru.

Penolakan dari Tokoh Adat dan Elemen Daerah Banten

Di sisi lain, wacana pemindahan ini memicu kekhawatiran dari masyarakat lokal di Banten. Tetua adat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Jaro Oom, meminta pemerintah pusat membatalkan rencana memindahkan badak Jawa ke Alas Purwo dan tetap melestarikannya di ekosistem asli TNUK. Jaro Oom khawatir proses pemindahan ke luar daerah justru mendatangkan risiko kematian bagi satwa langka tersebut.

Kekhawatiran serupa turut disuarakan oleh Iing, yang meminta pemerintah pusat mengkaji ulang wacana pemindahan satwa tersebut ke luar Kabupaten Pandeglang. Menurut Iing, keberadaan badak Jawa telah melekat erat sebagai identitas dan kebanggaan daerah, sehingga pemindahannya berpotensi menghilangkan ikon penting bagi masyarakat setempat.

Bagikan artikel ini:

WhatsApp X / Twitter Facebook
N

Ditulis oleh

Nair

Jurnalis & Kontributor RianSA — Portal Berita Terpercaya.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait