JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank-bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam menjalankan berbagai program strategis pemerintah. Pesan tersebut disampaikan saat Presiden mengumpulkan jajaran pimpinan dan komisaris bank-bank Himbara di Istana Negara pada Kamis (18/6/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani. Kehadiran para pejabat tinggi tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peran sektor perbankan dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Menurut Rosan Roeslani, Presiden Prabowo memanggil seluruh direksi dan komisaris dari lima bank yang tergabung dalam Himbara, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, dan BTN. Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan bahwa bank-bank pelat merah memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan berbagai sektor produktif dan program prioritas pemerintah.
Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa peran besar tersebut harus dijalankan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesehatan perbankan tetap terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang masih berlangsung.
“Tadi juga digambarkan berapa besar peran dari bank pemerintah ini dalam ikut menyukseskan program-program pemerintah tetapi juga dengan tetap menjalankan asas kehati-hatian,” ujar Rosan kepada wartawan usai pertemuan.
Pesan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin dorongan terhadap pembiayaan program pembangunan mengorbankan kualitas kredit maupun stabilitas keuangan bank-bank negara. Dalam praktiknya, asas kehati-hatian merupakan prinsip dasar yang mengharuskan bank melakukan analisis risiko secara menyeluruh sebelum menyalurkan pembiayaan atau mengambil keputusan investasi tertentu.
Bank-bank Himbara selama ini menjadi tulang punggung berbagai program pemerintah, mulai dari pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit perumahan rakyat, proyek infrastruktur, hingga berbagai program inklusi keuangan. Dengan jaringan yang luas dan aset yang besar, bank-bank tersebut memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan sektor ekonomi.
Namun, peningkatan peran tersebut juga dibarengi dengan risiko yang harus dikelola secara cermat. Penyaluran kredit yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan kualitas debitur berpotensi meningkatkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat berdampak pada kesehatan perbankan dan mengganggu stabilitas sektor keuangan nasional.
Para analis menilai arahan Presiden Prabowo mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan risiko. Pemerintah memang membutuhkan dukungan perbankan untuk mempercepat realisasi berbagai program pembangunan, tetapi keberlanjutan sektor keuangan juga harus menjadi prioritas utama.
Selain membahas dukungan terhadap program pemerintah, pertemuan tersebut juga diyakini menjadi ajang evaluasi terhadap kontribusi bank-bank Himbara dalam mendorong investasi, meningkatkan akses pembiayaan, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional. Kehadiran Airlangga Hartarto dan Rosan Roeslani mengindikasikan adanya koordinasi yang erat antara sektor perbankan, kebijakan ekonomi, dan strategi investasi pemerintah.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, fluktuasi suku bunga internasional, serta perlambatan ekonomi di sejumlah negara, sektor perbankan Indonesia dituntut untuk tetap tangguh dan adaptif. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.
Ke depan, bank-bank Himbara diperkirakan akan terus memainkan peran sentral dalam mendukung target pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo. Namun, arahan Presiden menegaskan bahwa ekspansi bisnis dan dukungan terhadap program pemerintah harus tetap dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan prinsip manajemen risiko yang sehat.
Dengan demikian, pemerintah berharap bank-bank milik negara tidak hanya mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional, tetapi juga tetap menjaga kinerja keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting agar sektor perbankan Indonesia tetap stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang.
