Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai masih menjadi salah satu sumber praktik korupsi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 pada Minggu (12/7/2026), di hadapan para peserta dan tamu undangan.
Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka menyampaikan bahwa berbagai persoalan tata kelola di lingkungan BUMN harus segera diperbaiki agar perusahaan-perusahaan milik negara dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Menurutnya, praktik korupsi yang terjadi selama bertahun-tahun telah mengurangi efektivitas BUMN sebagai penggerak pembangunan.
“BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi! Saudara ingin Presidenmu bicara apa adanya kan?” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu kritik paling tegas yang pernah disampaikan Presiden terhadap kondisi perusahaan-perusahaan pelat merah. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa langkah pemerintah bukan sekadar memberikan kritik, melainkan juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan BUMN secara menyeluruh.
Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah mengonsolidasikan lebih dari 1.000 BUMN ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Menurut Prabowo, konsolidasi tersebut bertujuan menciptakan pengelolaan aset negara yang lebih profesional, transparan, dan efisien.
Presiden menjelaskan bahwa total aset perusahaan negara yang telah berada di bawah pengelolaan Danantara mencapai sekitar US$1 triliun. Dengan nilai aset sebesar itu, Prabowo menyebut Danantara berpotensi menjadi salah satu Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar di dunia.
“Mungkin kelima atau keenam terbesar di dunia. Di dunia! Jadi jangan kita selalu pesimis, rendah diri. Rendah hati harus, jangan rendah diri,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, besarnya aset tersebut merupakan modal penting bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional apabila dikelola secara profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah ingin memastikan bahwa aset negara mampu memberikan keuntungan optimal sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program strategis.
Pembentukan Danantara sendiri menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memusatkan pengelolaan investasi negara. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap pengawasan terhadap BUMN menjadi lebih efektif sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus korupsi memang melibatkan perusahaan milik negara di berbagai sektor, mulai dari energi, konstruksi, keuangan, asuransi, hingga transportasi. Berbagai perkara tersebut menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap tata kelola BUMN.
Prabowo menilai kondisi tersebut tidak boleh terus berlanjut. Ia menegaskan bahwa BUMN seharusnya menjadi instrumen pembangunan ekonomi, bukan justru menjadi tempat terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan maupun pemborosan anggaran.
Pemerintah juga telah menjalankan berbagai program efisiensi di lingkungan BUMN, termasuk restrukturisasi perusahaan yang terus mengalami kerugian. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penutupan ratusan BUMN yang dinilai tidak lagi produktif sebagai bagian dari reformasi perusahaan negara.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi beban keuangan negara sekaligus meningkatkan kualitas perusahaan yang masih beroperasi. Fokus pemerintah bukan lagi pada jumlah perusahaan yang dimiliki negara, melainkan pada kualitas tata kelola, kinerja bisnis, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Sejumlah pengamat ekonomi menilai reformasi BUMN memang menjadi kebutuhan mendesak. Banyak perusahaan negara memiliki aset yang besar, namun belum seluruhnya mampu menghasilkan keuntungan secara optimal. Selain itu, tata kelola yang lemah dinilai membuka peluang terjadinya penyimpangan, konflik kepentingan, hingga praktik korupsi.
Namun demikian, para ahli juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi di BUMN tidak cukup hanya melalui restrukturisasi organisasi. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa, memperbaiki mekanisme pengangkatan direksi dan komisaris, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Digitalisasi proses bisnis juga dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi potensi penyimpangan. Dengan sistem yang lebih terbuka dan berbasis teknologi, setiap transaksi dapat dipantau secara lebih akurat sehingga ruang untuk praktik korupsi menjadi lebih sempit.
Di sisi lain, keberadaan Danantara sebagai pengelola aset negara berskala besar juga membawa tantangan tersendiri. Mengelola aset senilai sekitar US$1 triliun membutuhkan tata kelola yang kuat, manajemen risiko yang baik, serta akuntabilitas tinggi agar aset tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi negara.
Prabowo optimistis Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar apabila seluruh aset negara dapat dikelola secara profesional. Ia mengajak masyarakat untuk lebih percaya diri terhadap kemampuan bangsa sendiri, sembari menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembenahan terhadap berbagai sektor yang selama ini dinilai kurang efektif.
Pernyataan Presiden mengenai BUMN sebagai sumber korupsi menjadi sinyal kuat bahwa reformasi perusahaan negara akan terus menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kombinasi penataan kelembagaan, peningkatan pengawasan, efisiensi operasional, dan pengelolaan investasi melalui Danantara, pemerintah berharap BUMN dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih sehat, kompetitif, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
