JAKARTA — Topik mengenai masa depan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) kembali memanaskan ruang publik dan lini masa media sosial dalam beberapa hari terakhir. Isu mengenai pembatasan hingga penghapusan total BBM bersubsidi ini seolah menjadi bola liar yang memicu kecemasan massal, khususnya bagi para pengemudi ojek online, pelaku UMKM, dan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Meskipun pihak PT Pertamina (Persero) dan pemerintah berulang kali memberikan klarifikasi, rumor ini tetap menjadi hot topic yang ramai diperdebatkan. Mengapa isu ini begitu sensitif dan bagaimana fakta sebenarnya di lapangan?
Kronologi Isu: Dari Pembatasan Logis hingga Rumor Penghapusan
Kegaduhan ini bermula dari rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Revisi ini dirancang untuk mengatur secara ketat siapa saja yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Berdasarkan draf yang sempat beredar, kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc dan sepeda motor di atas 250 cc rencananya akan dilarang keras mengisi Pertalite.
Namun, narasi yang berkembang di masyarakat justru bergeser jauh. Di berbagai platform digital seperti TikTok dan X (Twitter), informasi ini terdistorsi menjadi isu bahwa Pertalite akan dihapus sepenuhnya dari seluruh SPBU dalam waktu dekat dan digantikan secara paksa oleh Pertamax Green 92 atau Pertamax RON 92 yang harganya jauh lebih menguras kantong.
Merespons bola liar tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada instruksi resmi untuk menghentikan pendistribusian Pertalite. Pertamina menyatakan bahwa tugas mereka adalah menyalurkan BBM penugasan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selama kuota tersebut ada dan regulasi belum berubah, Pertalite akan tetap tersedia di jalur lambat SPBU.
Dilema Pemerintah: Beban APBN vs Daya Beli Masyarakat
Pengamat ekonomi energi menilai bahwa pemerintah saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang sangat dilematis. Di satu sisi, beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi energi terus membengkak. Di sisi lain, memotong subsidi secara drastis dengan menghapus Pertalite dinilai sebagai "bunuh diri ekonomi" bagi daya beli masyarakat yang baru saja merangkak pulih.
"Pertalite saat ini adalah urat nadi perekonomian sektor informal di Indonesia. Jika BBM jenis ini dihilangkan tanpa adanya masa transisi yang matang atau kompensasi yang sepadan, efek dominonya akan langsung memicu inflasi di sektor transportasi dan logistik. Harga bahan pokok otomatis akan ikut meroket," ujar pengamat ekonomi dalam diskusi publik kemarin.
Selain faktor beban anggaran, pemerintah juga ditekan oleh komitmen global untuk menurunkan emisi karbon (Net Zero Emission). Pertalite dengan RON 90 dinilai sudah tidak ideal bagi standar lingkungan modern dan teknologi mesin kendaraan lansiran terbaru yang mayoritas mensyaratkan standar emisi Euro 4 (minimal RON 92).
Suara Lapangan: Jeritan dari Aspal Jalanan
Bagi masyarakat kecil, isu ini bukan sekadar angka statistik di atas kertas, melainkan urusan dapur yang bisa mandek. Para pelaku sektor transportasi informal menjadi pihak yang paling lantang menyuarakan keberatan.
Suryono (43), Driver Ojek Online di Jakarta:
"Sekarang nyari tarikan lagi anyep, Mas. Kalau Pertalite beneran dihapus dan kami dipaksa pakai Pertamax, pengeluaran bensin harian bisa bengkak 30 sampai 40 persen. Pendapatan bersih kami mau sisa berapa buat dibawa pulang ke rumah?"
Asih (38), Pelaku UMKM Kuliner Keliling:
"Motor operasional buat belanja ke pasar subuh-subuh pakai Pertalite. Kalau bensin naik atau diganti yang mahal, modal dagang otomatis naik. Mau naikin harga jualan makanan, takut pelanggan pada kabur."
Menakar Solusi: Apa Langkah Terbaik Selanjutnya?
Agar isu ini tidak terus-menerus menjadi pemantik kegaduhan musiman, pengamat menyarankan pemerintah untuk mengambil tiga langkah strategis:
Digitalisasi dan Pengetatan Sistem (MyPertamina): Optimalisasi penggunaan sistem digital untuk menyaring konsumen yang benar-benar berhak. Pemilik mobil mewah harus ditindak tegas jika masih mengantre di jalur subsidi.
Transparansi Roadmap Transisi Energi: Pemerintah harus membuka cetak biru (roadmap) pemanfaatan energi secara transparan. Jika memang ada rencana penggantian ke BBM yang lebih ramah lingkungan seperti Pertamax Green, skema subsidinya harus dipindahkan ke produk baru tersebut agar harganya tetap terjangkau.
Akselerasi Transportasi Publik: Transisi dari Pertalite akan berjalan mulus tanpa resistensi jika pemerintah berhasil menyediakan transportasi publik yang murah, aman, dan terintegrasi hingga ke daerah penyangga.
Kesimpulan
Isu penghapusan Pertalite yang masih hangat ini menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa setiap kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak harus dikomunikasikan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Untuk saat ini, masyarakat boleh sedikit bernapas lega karena Pertalite dipastikan belum akan hilang dari peredaran. Namun, pengetatan dan pembatasan baru di SPBU tampaknya hanya tinggal menunggu waktu.
