JAKARTA – Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman perubahan iklim yang membayangi sektor pertanian, Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga domestik. Melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), Bank Sentral berupaya memastikan ketersediaan pasokan pangan di seluruh pelosok negeri agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Langkah ini diambil menyusul fluktuasi harga komoditas pangan pokok yang sering kali menjadi penyumbang utama inflasi (volatile food). Dalam sebuah seremoni yang dihadiri oleh jajaran petinggi Bank Indonesia dan kepala daerah, ditekankan bahwa sinergi antara kebijakan moneter dan ketahanan pangan fisik adalah kunci utama menghadapi tantangan ekonomi tahun ini.
Gubernur Bank Indonesia dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator kesejahteraan rakyat. Ketika harga beras, cabai, atau bawang melonjak, masyarakat kelas menengah ke bawah adalah yang paling terdampak. Oleh karena itu, BI tidak hanya bermain di level suku bunga, tetapi terjun langsung ke lapangan untuk memastikan "jalur" distribusi pangan tidak terhambat.
"Kita harus memastikan bahwa dari hulu ke hilir, pasokan pangan kita aman. Tidak boleh ada ego sektoral. Kerja sama antar daerah (KAD) harus diperkuat agar daerah yang surplus pangan bisa menyuplai daerah yang defisit," ujar salah satu pejabat dalam acara tersebut.
Strategi yang diusung oleh BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP & TPID) berfokus pada empat pilar utama, yang sering disebut sebagai 4K:
-
Keterjangkauan Harga: Memastikan harga di tingkat konsumen tetap stabil melalui operasi pasar dan subsidi transportasi.
-
Ketersediaan Pasokan: Mendorong produktivitas petani dengan bantuan teknologi pertanian (digital farming) dan sarana produksi yang memadai.
-
Kelancaran Distribusi: Memperbaiki rantai logistik agar komoditas pangan tidak tertahan di gudang atau tengkulak, melainkan langsung sampai ke pasar.
-
Komunikasi Efektif: Mengelola ekspektasi masyarakat agar tidak terjadi panic buying yang justru memicu kenaikan harga lebih lanjut.
Salah satu poin menarik dalam penguatan pengendalian inflasi kali ini adalah integrasi teknologi digital. Bank Indonesia aktif mendorong para petani untuk menggunakan platform e-commerce dan sistem pembayaran digital (QRIS) untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Dengan memangkas perantara yang tidak perlu, petani bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik, sementara konsumen mendapatkan harga beli yang lebih murah.
Selain itu, bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) dan pembangunan gudang pendingin (cold storage) menjadi prioritas. Hal ini sangat krusial untuk komoditas yang cepat busuk seperti cabai dan bawang merah, sehingga saat panen raya tiba, kelebihan pasokan bisa disimpan untuk digunakan saat masa paceklik.
Keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia belakangan ini mendapat apresiasi internasional. Namun, BI mengingatkan agar semua pihak tidak lengah. Fenomena El Niño yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan masih menjadi ancaman nyata bagi produksi padi nasional.
Dengan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah, diharapkan inflasi tetap berada dalam sasaran target yang ditetapkan. Upaya ini merupakan bentuk nyata bahwa negara hadir untuk memastikan setiap warga negara dapat mengakses pangan dengan harga yang wajar, demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
