Beberapa bulan lalu, ketika Partai Buruh memenangkan pemilu dan Keir Starmer resmi masuk ke 10 Downing Street, banyak orang percaya Inggris akhirnya memasuki babak politik yang lebih stabil. Setelah bertahun-tahun diwarnai pergantian pemimpin, gejolak Brexit, dan tekanan ekonomi, Starmer dipandang sebagai sosok yang tenang, metodis, dan mampu mengembalikan pemerintahan ke jalur yang lebih teratur.
Namun politik, seperti cuaca di London, bisa berubah sangat cepat.
Hari ini, belum genap dua tahun sejak ia menjadi perdana menteri, Starmer justru menghadapi ancaman terbesar dalam karier politiknya. Desakan agar ia mundur datang bukan dari oposisi, melainkan dari partainya sendiri. Hingga pekan ini, puluhan anggota parlemen Partai Buruh secara terbuka mempertanyakan apakah Starmer masih memiliki legitimasi untuk memimpin.
Pemicu utama krisis ini adalah hasil pemilu lokal yang sangat buruk. Dalam hitungan hari, Partai Buruh kehilangan hampir 1.500 kursi dewan dan kendali atas puluhan pemerintah daerah. Bagi banyak politisi Partai Buruh, hasil tersebut bukan sekadar kekalahan biasa. Ia dipandang sebagai tanda bahwa pemilih mulai kehilangan kepercayaan.
Di sejumlah wilayah industri di Inggris utara, dukungan mengalir ke Nigel Farage dan partainya, Reform UK. Di kota-kota besar, sebagian pemilih urban beralih ke Partai Hijau. Di Wales dan Skotlandia, performa Partai Buruh juga mengecewakan. Peta politik yang semula terlihat kokoh tiba-tiba tampak retak di banyak titik.
Ketika partai kehilangan dukungan publik, tekanan biasanya mulai terasa di Westminster. Namun dalam kasus Starmer, tekanan itu berkembang jauh lebih cepat.
Beberapa asisten menteri memilih mengundurkan diri. Tokoh-tokoh senior di kabinet mulai mempertanyakan arah kepemimpinan. Nama-nama seperti Wes Streeting dan Angela Rayner mulai disebut sebagai kemungkinan penerus. Dalam politik Inggris, ketika nama pengganti mulai dibicarakan secara terbuka, itu sering kali menjadi pertanda bahwa posisi seorang pemimpin sedang benar-benar goyah.
Starmer sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah.
Dalam pidato dan pertemuan kabinet, ia mengakui tanggung jawab atas hasil pemilu. Namun ia menegaskan bahwa mundur di tengah situasi yang sulit justru akan memperdalam ketidakstabilan. Pesannya sederhana: ia mengakui kesalahan, tetapi belum selesai menjalankan tugasnya.
Secara teknis, posisi Starmer memang belum runtuh. Aturan internal Partai Buruh mensyaratkan dukungan sekitar 20 persen anggota parlemen untuk memicu kontestasi kepemimpinan formal. Angka itu kini berada dalam jangkauan. Artinya, ancaman terhadap kepemimpinannya bukan lagi spekulasi media, melainkan kemungkinan nyata.
Yang membuat situasi ini menarik adalah bahwa persoalannya bukan semata tentang satu kekalahan pemilu lokal. Krisis ini mencerminkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Starmer masih mampu meyakinkan partainya bahwa ia adalah orang terbaik untuk memenangkan pemilu berikutnya?
Dalam politik, persepsi sering kali lebih penting daripada angka. Seorang pemimpin bisa bertahan dari kekalahan, tetapi jauh lebih sulit bertahan ketika rekan-rekannya mulai kehilangan keyakinan.
Bagi Inggris, drama ini juga membawa konsekuensi yang lebih luas. Ketidakpastian di pucuk pemerintahan dapat memengaruhi kebijakan ekonomi, hubungan dengan Eropa, dan stabilitas pasar. Investor, pelaku usaha, dan mitra internasional cenderung mencermati apakah pemerintah memiliki arah yang jelas atau justru tersandera konflik internal.
Pada akhirnya, nasib Starmer akan sangat ditentukan oleh satu hal: apakah para menteri senior tetap berdiri di belakangnya, atau mulai menyimpulkan bahwa pergantian pemimpin adalah jalan yang lebih aman.
Untuk saat ini, kursi di Downing Street masih menjadi milik Keir Starmer. Namun seperti banyak episode dalam politik Inggris, kekuasaan bisa berubah bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan erosi perlahan yang tak lagi bisa dihentikan.
