Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI resmi memulai konstruksi proyek rumah susun (rusun) di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ini menjadi bagian dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah untuk mengatasi kekurangan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.
Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, mengonfirmasi bahwa groundbreaking dilaksanakan pada pagi hari pukul 09.00 WIB. Proyek ini bakal dikerjakan langsung oleh anak usaha PT KAI, yakni PT KAI Properti Manajemen, yang telah berpengalaman dalam pengembangan properti berbasis kereta api di berbagai wilayah Indonesia.
"Groundbreaking hari ini Insya Allah berjalan lancar. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat," ujar Bobby Rasyidin dalam keterangannya beberapa waktu lalu. Bobby memaparkan bahwa perseroan telah mengintensifkan pematangan lahan di kawasan strategis tersebut. Pengerjaan pembersihan Blok G telah mencapai 100 persen, sementara Blok F ditargetkan rampung pada September mendatang, menandakan kesiapan lahan untuk proses konstruksi tahap awal.
Secara keseluruhan, KAI menyiapkan lahan seluas 2,2 hektare yang akan dimanfaatkan untuk membangun sebanyak delapan tower hunian vertikal dengan beragam tipe unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun hunian yang dikembangkan terdiri atas tipe 2-bedroom dengan ukuran sekitar 45 meter persegi hingga 54 meter persegi agar lebih layak bagi keluarga muda dan keluarga bertumbuh yang membutuhkan ruang tinggal nyaman dengan harga terjangkau. Proyek pengembangan hunian berbasis transportasi terpadu ini ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada awal 2028 dengan estimasi masa bangun 18 bulan sejak groundbreaking dilakukan.
Keberadaan rusun di Manggarai ini dinilai strategis karena lokasinya yang berada di kawasan padat penduduk dan dekat dengan pusat kota Jakarta. Manggarai sendiri merupakan salah satu wilayah dengan akses transportasi yang sangat baik, mengingat keberadaan Stasiun Manggarai yang menjadi simpul penting bagi pengguna kereta api komuter dan antarkota. Dengan demikian, penghuni rusun nantinya akan memiliki akses mobilitas yang mudah menuju berbagai lokasi kerja dan aktivitas ekonomi lainnya. Hal ini sejalan dengan konsep transit oriented development (TOD) yang tengah digalakkan oleh pemerintah dan BUMN di berbagai kota besar di Indonesia.
Dari sisi pembiayaan, PT KAI telah meneken kerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk dukungan pembiayaan kredit konstruksi. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menjelaskan bahwa pihaknya akan membiayai konstruksinya kurang lebih sebanyak 70 hingga 80 persen, dan sisanya merupakan self finance dari KAI. Selain itu, kerja sama itu juga mencakup penyaluran KPR bagi masyarakat yang akan membeli unit hunian tersebut, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah layak tetapi juga kemudahan dalam skema pembiayaan jangka panjang dengan bunga yang kompetitif.
"Kenapa kami tertarik? Ya ini menyelesaikan persoalan hunian kota. Kedua, mengubah kawasan yang tadinya sedikit kumuh menjadi kawasan perkotaan yang tertata dengan baik, jadi Jakarta semakin bagus, kota-kota besar akan semakin rapi. Kami melihat ini sebagai investasi sosial sekaligus bisnis yang berkelanjutan," jelas Nixon Napitupulu. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara BUMN perkeretaapian dan bank milik negara ini menjadi contoh sinergi yang baik dalam mendukung program strategis nasional di bidang perumahan rakyat.
Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Dengan adanya proyek Rusun Manggarai ini, diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan hunian vertikal serupa di kota-kota besar lainnya yang juga menghadapi persoalan keterbatasan lahan dan tingginya harga properti. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman terus mendorong berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, untuk berpartisipasi aktif dalam program ini.
Selain aspek hunian, proyek ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Proses konstruksi yang akan berlangsung selama 18 bulan ke depan akan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, mulai dari buruh bangunan, tukang, hingga tenaga ahli di bidang konstruksi dan manajemen proyek. Setelah rusun selesai dibangun dan dihuni, akan muncul berbagai kegiatan ekonomi baru seperti warung makan, toko kelontong, dan usaha jasa lainnya yang dikelola oleh warga sekitar.
Di hari yang sama dengan pelaksanaan groundbreaking proyek Rusun Manggarai, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga meresmikan Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Bupati Sambas Satono mengatakan kehadiran PLB Temajuk menjadi momentum penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses keluar-masuk wilayah Indonesia dan Malaysia. Peresmian PLB tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus barang serta orang di kawasan perbatasan, sekaligus memperkuat kedaulatan negara di wilayah terluar Indonesia.
Kedua peristiwa tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur baik di pusat kota maupun di wilayah perbatasan secara bersamaan. Di satu sisi, pembangunan Rusun Manggarai menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat perkotaan, sementara di sisi lain, peresmian PLB Temajuk meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara. Sinergi antarlembaga dan antarsektor ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
