Jakarta - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian dua Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) baru, yakni Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 serta meningkatnya ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan melalui utang.
Menurut Wijayanto, kredibilitas APBN 2027 menjadi salah satu persoalan penting yang harus segera diperhatikan. Ia menilai terdapat sejumlah asumsi dalam rancangan anggaran yang dinilai cukup agresif dan berpotensi tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang sebenarnya.
Beberapa asumsi yang menjadi perhatian antara lain harga minyak, nilai tukar rupiah, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN). Perubahan yang signifikan pada salah satu indikator tersebut dapat memberikan tekanan terhadap penerimaan maupun belanja negara.
Menurutnya, apabila asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN tidak tercapai, risiko terhadap posisi fiskal pemerintah dapat semakin besar. Kondisi tersebut bahkan berpotensi menyebabkan defisit anggaran meningkat lebih tinggi dari perkiraan awal.
Tantangan berikutnya adalah meningkatnya ketergantungan terhadap utang. Pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran ketika penerimaan negara belum mampu menutup seluruh belanja. Namun, penggunaan utang yang semakin besar perlu diikuti dengan strategi pengelolaan yang hati-hati agar beban fiskal tidak semakin berat.
Ketergantungan terhadap utang juga berkaitan erat dengan kondisi pasar keuangan. Ketika tingkat bunga SBN meningkat, biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk memperoleh pembiayaan baru juga dapat ikut naik. Situasi tersebut dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah karena sebagian anggaran harus dialokasikan untuk membayar bunga utang.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena lingkungan ekonomi global masih menghadapi ketidakpastian. Perubahan kebijakan suku bunga bank sentral utama, pergerakan nilai tukar, harga komoditas, serta ketegangan geopolitik dapat memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia.
Bagi Indonesia, perubahan harga minyak menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Kenaikan harga energi global dapat memberikan tekanan terhadap inflasi dan biaya impor. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap subsidi dan kompensasi energi apabila harga minyak bergerak terlalu tinggi.
Nilai tukar rupiah juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan APBN. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya sejumlah kebutuhan pemerintah yang berkaitan dengan valuta asing. Di sisi lain, perubahan nilai tukar juga dapat memengaruhi pembayaran kewajiban pemerintah dalam mata uang asing.
Karena itu, Wamenkeu baru memiliki tugas yang cukup besar untuk menjaga agar perencanaan fiskal tetap realistis. APBN tidak hanya harus mampu memenuhi kebutuhan belanja negara, tetapi juga harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipercaya oleh pelaku usaha, investor, dan masyarakat.
Kredibilitas APBN menjadi penting karena kebijakan fiskal memiliki hubungan erat dengan stabilitas perekonomian. Ketika pasar melihat bahwa target penerimaan, belanja, dan defisit disusun berdasarkan asumsi yang realistis, tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara dapat lebih terjaga.
Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan yang terlalu besar antara target dan realisasi, pemerintah dapat menghadapi tekanan untuk melakukan penyesuaian anggaran di tengah tahun. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah meningkatkan penerimaan negara tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap dunia usaha. Peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan harus dilakukan secara seimbang agar tidak menghambat aktivitas ekonomi.
Di sisi belanja, pemerintah juga dituntut memastikan anggaran digunakan secara efektif. Belanja yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar perlu mendapatkan perhatian sehingga keterbatasan ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan demikian, tugas dua Wamenkeu baru tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis pengelolaan keuangan negara. Mereka juga menghadapi tantangan untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap APBN, mengendalikan risiko utang, serta memastikan kebijakan fiskal tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kredibilitas APBN 2027 akan menjadi salah satu ujian penting bagi pemerintah. Kemampuan dalam menetapkan asumsi ekonomi yang realistis, mengelola defisit, serta menjaga agar utang tetap berada pada tingkat yang terkendali akan menjadi perhatian investor dan pelaku ekonomi.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesehatan fiskal. Pengelolaan APBN yang kredibel akan menjadi fondasi penting agar Indonesia tetap memiliki ruang untuk menghadapi berbagai tekanan ekonomi di masa mendatang.
