Evaluasi Penjurusan SMA dan Rencana Skema Baru 2027
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah mengevaluasi kebijakan penjurusan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebelum skema baru resmi diterapkan pada 2027 mendatang. Kebijakan penjurusan ini ditegaskan masih memiliki dasar hukum yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 yang belum pernah dicabut.
Pernyataan tersebut disampaikan Toni usai Taklimat Media TKA di Ruang Rapat BKPDM Lantai 6 Gedung E Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026), sebagaimana dilansir dari detik.com. "Kalau penjurusan itu udah jelas kok bahwa regulasinya masih tetap berlaku tidak berubah, PP 17/2010 tidak pernah dicabut tentang aturan penjurusan," tuturnya.
Penerapan Asesmen Bakat Minat dan Fleksibilitas Siswa
Meskipun regulasi lama tetap berjalan, Kemendikdasmen merancang perubahan fundamental pada skema 2027. Skema baru penjurusan SMA ini nantinya memanfaatkan asesmen bakat minat untuk menentukan jurusan peserta didik secara lebih tepat sasaran.
"Itu kita akan lakukan secara rutin, asesmen bakat minat, bakat murid (ABM) yang dilakukan oleh tim Pusmendik untuk ABM sebelum mereka memilih jurusan masing-masing," ucap Toni.
Selain pelaksanaan asesmen bakat minat oleh Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Kemendikdasmen juga menekankan aspek fleksibilitas. Siswa SMA akan diberikan ruang untuk berpindah jurusan jika di tengah masa studi merasa minat belajarnya mengalami perubahan. "Berikutnya juga ada fleksibilitas, bahwa ketika dalam perjalanan minatnya (murid) berubah itu bisa dilakukan perpindahan. Itu ya ada perubahan fundamental dari yang lalu," jelasnya.
Jejak Sejarah Penjurusan SMA dari Masa ke Masa
Sistem penjurusan di jenjang SMA di Indonesia tercatat telah mengalami sejumlah perubahan seiring pergantian kurikulum sejak masa kemerdekaan. Dikutip dari detik.com berdasarkan buku Perencanaan Pembelajaran untuk Kejuruan karya Dr. Tuti Iriani dan M. Agphin Ramadhan, pada Kurikulum 1968, penjurusan SMA dimulai di kelas 2 dan dibagi menjadi tiga: Jurusan A (18 bidang studi), Jurusan B (20 bidang studi), dan Jurusan C (19 bidang studi).
Pada 1975, di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Thayeb (1974-1978), format tersebut disederhanakan menjadi jurusan IPA dan IPS. Memasuki Kurikulum 1984, klasifikasi dipecah menjadi A1 (ilmu-ilmu fisika), A2 (ilmu-ilmu biologi), A3 (ilmu-ilmu sosial), dan A4 (ilmu-ilmu budaya). Di era Menteri Nugroho Notosusanto, hadir tambahan jurusan A5 (ilmu agama) yang dipilih siswa saat memasuki kelas 2 SMA.
Perubahan berlanjut pada Kurikulum 1994, di mana siswa mengikuti program umum di kelas 1 dan 2 SMU, kemudian penjurusan ke Bahasa, IPA, atau IPS dilakukan saat naik ke kelas 3 demi menyelaraskan seleksi perguruan tinggi. Memasuki Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 serta Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa kembali ditempatkan di kelas 2 SMA. Sementara pada Kurikulum 2013, sistem bergeser dengan pengenalan peminatan, antarminat, pendalaman minat, dan mata pelajaran wajib.
