Target Revitalisasi dan Prioritas Sekolah
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi bagi 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, seperti sekolah berstatus rusak berat, sekolah di wilayah terdampak bencana, serta sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, perhatian juga diarahkan bagi sekolah yang memerlukan penataan lingkungan dan ruang kelas tambahan.
Seperti dilansir dari pwmu.co, rencana penataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Program 2026 dan Akselerasi Program 2027 yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Dalam kesempatan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan pentingnya akurasi dan ketepatan pelaksanaan seluruh program prioritas pemerintah.
"Kita usahakan semuanya tepat sasaran, kemudian tepat waktu, dan tepat guna," kata Abdul Mu’ti.
Pemanfaatan Fasilitas dan Kebijakan Berbasis Data
Mendikdasmen menyampaikan bahwa program revitalisasi gedung maupun pembagian Papan Interaktif Digital (PID) merupakan sarana pendukung pembelajaran, bukan hasil akhir. Oleh sebab itu, fasilitas tersebut wajib dirawat dan dimanfaatkan secara optimal. Ia juga menginstruksikan unit pelaksana teknis (UPT) untuk memperkuat koordinasi dengan dinas pendidikan serta memverifikasi kondisi lapangan secara langsung agar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) selalu mutakhir dan akurat sebagai basis pengambilan kebijakan.
Untuk mengantisipasi kesalahpahaman informasi di masyarakat, Kemendikdasmen menerapkan pendekatan SIMI, yang mencakup Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi. Pendekatan ini dirancang untuk menyajikan capaian kementerian secara proaktif, transparan, dan berbasis fakta, sekaligus membendung penyebaran hoaks dan misinformasi.
Peran Strategis UPT di Daerah
Dalam acara yang sama, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengungkapkan bahwa evaluasi pelaksanaan program tahun 2026 menjadi modal penting untuk memetakan tantangan dan menyelaraskan arah kebijakan tahun 2027. Menurutnya, perwakilan kementerian di daerah memegang peranan kunci agar kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara efektif.
"UPT bukan hanya unit pelaksana teknis yang mengikuti apa kata pusat, tetapi merupakan representasi dari pemerintah pusat di daerah," ujar Gogot Suharwoto.
Melalui keterpaduan pemantauan data, evaluasi berkelanjutan, dan komunikasi publik yang responsif, Kemendikdasmen berharap seluruh program prioritas tidak sekadar memenuhi target formal, tetapi mendatangkan dampak nyata bagi guru, siswa, dan satuan pendidikan di seluruh Indonesia.