Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi memperpanjang masa penanganan kedaruratan pascagempa di Nusa Tenggara Timur selama dua pekan ke depan. Perpanjangan ini memastikan layanan kesehatan bagi para korban gempa terus berjalan hingga 12 September 2026.
Keputusan ini diambil menyusul berakhirnya status tanggap darurat sebelumnya yang ditetapkan pada 28 Agustus 2026. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa seluruh tenaga medis yang dikerahkan Kemenkes juga akan diperpanjang masa tugasnya hingga batas waktu yang sama. "Semua tenaga medis tetap kita dari Kemenkes, memperpanjang sampai 12 September kedaruratan," ujarnya saat ditemui di RSUP Prof IGNG Ngoerah, Sanglah, Denpasar, Jumat lalu.
Perpanjangan status tanggap darurat ini menjadi langkah krusial mengingat skala dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026 masih sangat besar. Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 September 2026, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana ini mencapai 127 orang, dengan 1.666 orang mengalami luka-luka. Lebih dari 181 ribu warga masih bertahan di pengungsian, sementara 97.215 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan.
Konsentrasi pengungsi terbesar tercatat di Kabupaten Nagekeo dengan 50.574 orang dan Kabupaten Manggarai dengan 50.556 orang. Enam kabupaten/kota lainnya yang juga terdampak parah adalah Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, dan Ende.
Dari sisi infrastruktur kesehatan, gempa ini menyebabkan kerusakan serius pada sejumlah fasilitas medis. Dua rumah sakit umum daerah (RSUD) mengalami rusak berat, yakni RSUD Nagekeo dan RSUD Manggarai Timur, yang membutuhkan biaya perbaikan mencapai Rp150 hingga Rp200 miliar. Selain itu, enam puskesmas dilaporkan rusak berat dan puluhan fasilitas kesehatan lainnya mengalami kerusakan sedang hingga ringan.
Sebagai respons cepat atas lumpuhnya layanan kesehatan di wilayah terdampak, Kemenkes telah mendirikan dua rumah sakit lapangan berbasis tenda udara (inflatable) yang aman dari guncangan gempa susulan. Rumah sakit lapangan tersebut ditempatkan di Aeramo, Kabupaten Nagekeo, dan di area RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai. Fasilitas ini dilengkapi dengan tenda rawat inap, ruang operasi, dan instalasi gawat darurat untuk melayani para korban. Kapasitasnya pun terus ditingkatkan hingga mencapai minimal 100 tempat tidur.
Kemenkes juga telah mengerahkan 206 relawan dari Tenaga Kesehatan Cadangan (TCK) untuk memperkuat layanan medis di enam wilayah terdampak. Dari jumlah tersebut, 128 orang merupakan tenaga medis dengan berbagai spesialisasi, termasuk penyakit dalam, pediatri, bedah, dan ortopedi. Mereka akan bertugas selama 14 hari untuk mendukung tenaga kesehatan setempat yang telah berjuang sejak hari pertama bencana.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menjelaskan bahwa penanganan pascagempa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama berfokus pada identifikasi dan penanganan seluruh pasien terdampak melalui sistem triase, evakuasi, dan rujukan. Tahap kedua adalah aktivasi seluruh fasilitas kesehatan yang terdampak, sementara tahap ketiga akan difokuskan pada pemulihan dan rehabilitasi fasilitas yang rusak.
Untuk mendukung sistem rujukan, RSUD Borong dan RSUD Komodo disiapkan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien dari Nagekeo yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Kemenkes juga menargetkan seluruh puskesmas yang mengalami kerusakan dapat kembali beroperasi memberikan pelayanan dasar, termasuk pelayanan ibu hamil, persalinan, dan imunisasi, dalam waktu dua minggu.
Sementara itu, aktivitas gempa susulan mulai menunjukkan pola penurunan, meski diperkirakan masih dapat berlangsung sekitar tiga hingga empat minggu sejak gempa utama. Hingga 30 Agustus 2026, tercatat 9.765 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 dan terkecil 1,0. Sebanyak 155 gempa susulan dilaporkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perpanjangan status tanggap darurat ini dinilai penting untuk memastikan distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan dapat berjalan lancar tanpa terkendala masalah administrasi. Dengan tambahan waktu dua pekan ke depan, pemerintah berharap seluruh korban gempa di NTT dapat terus menerima layanan kesehatan yang memadai hingga situasi benar-benar pulih.
