Jakarta — Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih menjadi tantangan mendesak dalam sistem pendidikan Indonesia. Meski berbagai program bantuan terus disalurkan, banyak sekolah di wilayah terpencil yang belum memiliki akses memadai terhadap fasilitas belajar dasar serta jaringan internet.
Di beberapa desa terpencil, para siswa dan guru harus menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti bangunan kelas yang rusak, kurangnya buku bacaan, hingga ketiadaan daya listrik. Kondisi ini dinilai menghambat proses adaptasi kurikulum berbasis digital yang kini mulai diterapkan secara nasional.
Sosiolog pendidikan dari Universitas Indonesia, Dr. Rahmat Hidayat, menilai bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan infrastruktur fisik, melainkan masalah keadilan sosial. Menurutnya, ketimpangan akses pendidikan yang berlangsung lama berpotensi memperlebar jurang ekonomi antarwilayah di masa depan.
"Pendidikan adalah fondasi mobilitas sosial. Ketika anak-anak di daerah pelosok tidak mendapatkan kualitas sarana yang sama dengan anak-anak di kota besar, kesempatan mereka untuk bersaing secara ekonomi di masa depan menjadi sangat terbatas," ujar Rahmat.
Untuk mengatasi persoalan ini, para pengamat mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efektivitas alokasi anggaran pendidikan. Fokus utama perlu diarahkan pada perbaikan fasilitas fisik mendasar, distribusi guru berkualitas secara merata, serta penyediaan akses internet di wilayah pelosok guna memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang setara.
