Pemerintah Garansi Kebebasan Berekspresi Kreator Konten Pemula
Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan regulasi penyiaran ditujukan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, tanpa membungkam kebebasan berekspresi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam acara pembubuhan paraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rencana Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, pada Senin (9/11/2026).
Seperti dilansir dari Wartaekonomi.co.id, Angga menjelaskan bahwa pengaturan dalam RUU Penyiaran nantinya diarahkan secara spesifik kepada aktivitas penyiaran profesional berskala besar. Kriteria penyiaran profesional ini mencakup kegiatan yang memiliki karakteristik mirip lembaga televisi, seperti struktur redaksi, jadwal siaran, monetisasi bernilai besar, hingga jangkauan jutaan penonton.
"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," tegas Angga. Ia menambahkan, saluran berskala besar yang menyerupai televisi itulah yang wajib mematuhi Standar Isi Siaran. Sebaliknya, akun pribadi yang membagikan aktivitas sehari-hari, vlog keluarga, maupun konten promosi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak otomatis dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
Perlindungan Anak dan Persaingan Adil Industri Media
Selain menjamin kebebasan berekspresi bagi kreator pemula dan pelaku UMKM, pemerintah memasukkan perlindungan anak dari konten berbahaya sebagai salah satu prinsip utama dalam penyusunan DIM RUU Penyiaran. Pemerintah mendorong penerapan mekanisme verifikasi usia, pembatasan akses berdasarkan umur, serta transparansi algoritma platform digital.
"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," ujar Angga.
Penyusunan RUU Penyiaran ini juga bertujuan menciptakan persaingan yang adil atau level playing field antara lembaga penyiaran konvensional dan platform digital. Selama ini, televisi dan radio memiliki kewajiban mematuhi standar isi siaran, ketentuan perpajakan, serta aturan ketenagakerjaan.
Satu Suara Menuju Pembahasan Bersama DPR
Penyusunan DIM RUU Penyiaran telah melibatkan koordinasi lintas kementerian agar selaras dengan UU ITE, UU Pers, dan UU Cipta Kerja. Pembubuhan paraf oleh para menteri menandakan pemerintah telah menyatukan pandangan sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR," pungkas Angga. Pembaruan regulasi ini diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi digital sekaligus menjaga keberlanjutan industri media nasional.
