Usulan Mekanisme Perampasan Aset Pidana Tanpa Putusan Hakim
Pemerintah mengusulkan mekanisme perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Dhahana Putra, usai menghadiri Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/11/2026), sebagaimana dilansir dari CNBC Indonesia.
Dhahana menjelaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan hakim ini tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 66. Dalam pembahasan rapat tersebut, tim perumus telah menyetujui bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana dapat diterapkan apabila aset tersebut bernilai paling sedikit Rp1 miliar.
Kriteria dan Tahapan Perampasan Aset Pidana
Menurut keterangannya, tindakan perampasan aset tanpa putusan ini ditujukan kepada pihak yang telah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, namun berada dalam kondisi tertentu. Subjek hukum yang dimaksud meliputi tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, mengalami sakit atau cacat permanen, maupun yang meninggal dunia.
Berdasarkan dokumen DIM yang ditayangkan dalam rapat DPR tersebut, proses perampasan aset tanpa putusan pidana harus melalui serangkaian tahapan yang jelas. Prosedur penanganan aset ini dimulai dari tahapan penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, dilanjutkan dengan pemberkasan, serta pengajuan permohonan perampasan aset. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan pemanggilan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pembacaan putusan, pelaksanaan putusan, hingga ruang bagi upaya hukum.
