Kementerian Pertahanan (Kemhan) memutuskan untuk mengubah format pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengurangi intensitas latihan fisik serta menghilangkan berbagai materi teknis dan taktis militer. Langkah ini diambil setelah muncul sorotan publik terkait meninggalnya beberapa peserta selama mengikuti kegiatan tersebut.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa sejak Sabtu, 27 Juni 2026, kegiatan tersebut tidak lagi ditekankan sebagai Latihan Dasar Militer. Program kini bertransformasi menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial yang lebih sesuai dengan latar belakang para peserta sebagai warga sipil.
Menurut Rico, sejumlah materi yang sebelumnya menjadi bagian dari pelatihan militer telah dihapus. Materi teknis dan taktis militer, termasuk kegiatan menembak, tidak lagi diberikan kepada peserta. Selain itu, aktivitas fisik yang sebelumnya cukup berat kini disesuaikan agar tidak membahayakan kondisi kesehatan para peserta.
Perubahan format ini menegaskan bahwa keselamatan peserta menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program. Sebagai peserta yang berasal dari kalangan sipil dan memiliki latar belakang yang beragam, pendekatan pelatihan yang lebih humanis dan proporsional dianggap lebih tepat dibandingkan menerapkan standar latihan militer yang ketat.
Keputusan tersebut juga muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat setelah adanya lima peserta yang meninggal dunia selama mengikuti program tersebut. Korban terbaru adalah Nola Dya Sari yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Dudik Bela Negara Kalimantan. Sebelumnya, empat peserta lain yang meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni 2026, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni 2026, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni 2026, serta Muhammad Rifki Renaldi Gunawan pada 25 Juni 2026.
Peristiwa tersebut memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat mengenai metode pelatihan yang diterapkan dan standar keselamatan yang digunakan dalam program tersebut. Banyak pihak meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Kementerian Pertahanan sendiri menegaskan bahwa mereka tidak dapat menghentikan program secara sepihak. Hal itu karena Kemhan hanya menjadi salah satu bagian dari Panitia Seleksi Nasional SPPI Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Segala keputusan terkait kelanjutan maupun penyesuaian program akan mengikuti arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh panitia nasional.
Program SPPI sendiri bertujuan mencetak sarjana yang memiliki kemampuan kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta keterampilan manajerial untuk mendukung pembangunan desa dan kawasan pesisir. Oleh karena itu, pembekalan yang diberikan kepada peserta tidak hanya berorientasi pada kedisiplinan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan organisasi, kerja sama tim, dan pemahaman mengenai nilai-nilai bela negara.
Perubahan format pelatihan dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memastikan tujuan program tetap dapat tercapai tanpa mengabaikan faktor keselamatan peserta. Dengan mengurangi aktivitas fisik yang berlebihan dan menghapus materi militer yang tidak relevan bagi peserta sipil, program diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat.
Selain itu, evaluasi terhadap sistem pelatihan juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengawasan, pemeriksaan kesehatan peserta, serta prosedur penanganan darurat selama kegiatan berlangsung. Keselamatan peserta harus menjadi perhatian utama agar program pengembangan sumber daya manusia dapat memberikan manfaat yang optimal.
Ke depan, masyarakat berharap perubahan format ini dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program. Program pembekalan bela negara dan manajerial diharapkan tetap mampu membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan para peserta, namun dengan pendekatan yang lebih aman, manusiawi, dan sesuai dengan kondisi peserta sebagai warga sipil.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, pemerintah diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa tujuan pembangunan melalui program SPPI Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dapat terus berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
