Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, perayaan Waisak di Borobudur terasa berbeda — lebih sunyi, lebih bermakna, dan lebih dalam. Tapi siapa yang boleh hadir, dan siapa yang harus rela mengalah?
Ada sesuatu yang berubah di Borobudur musim Waisak ini. Tidak ada desak-desakan di pelataran candi. Tidak ada tongkat selfie yang menjulang di antara stupa. Yang ada: cahaya lilin, kidung puja, dan ribuan umat yang hadir dengan niat berbeda dari sekadar wisata.
Pembatasan kuota kunjungan yang diterapkan pengelolaan Borobudur beberapa waktu lalu menuai pro dan kontra. Di satu sisi, candi yang masuk Daftar Warisan Dunia UNESCO ini memang membutuhkan perlindungan dari erosi akibat kunjungan masif. Setiap tahun jutaan langkah kaki menapaki batu purba yang usianya lebih dari seribu tahun.
Di sisi lain, pembatasan itu menimbulkan pertanyaan soal aksesibilitas. Siapa yang berhak hadir? Mereka yang mampu membayar tiket dengan harga lebih tinggi? Atau umat Buddha yang datang jauh-jauh untuk beribadah, bukan untuk foto-foto?
Pemerintah dan pengelola tampaknya bergerak ke arah zonasi: area ritual yang dilindungi untuk keperluan ibadah, zona wisata dengan kapasitas terkontrol, dan program edukasi untuk meningkatkan kualitas kunjungan — bukan sekadar kuantitas.
Borobudur bukan hanya milik Indonesia. Dia milik kemanusiaan. Dan justru karena itu, cara kita menjaganya adalah cermin dari seberapa dewasa kita memperlakukan warisan yang tidak bisa dibangun ulang. Paling tidak, tahun ini, candi itu bisa kembali bernapas — dan yang hadir bisa benar-benar mendengarnya.
