Rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk merevitalisasi Stasiun Gambir memicu perhatian dari berbagai kalangan. Di tengah upaya meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi, sejumlah pengamat menilai perusahaan seharusnya lebih memprioritaskan peremajaan armada kereta yang hingga kini masih banyak beroperasi melampaui usia ekonomisnya.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Deddy Herlambang. Menurutnya, revitalisasi Stasiun Gambir memang dapat meningkatkan kenyamanan penumpang dan mendukung modernisasi layanan. Namun, proyek tersebut tidak boleh mengorbankan kebutuhan yang lebih mendesak, yakni pembaruan sarana perkeretaapian yang menjadi tulang punggung operasional sehari-hari.
Deddy mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tugas utama PT KAI adalah menyelenggarakan layanan sarana perkeretaapian yang aman, andal, dan berkelanjutan. Karena itu, pengalokasian dana dalam jumlah besar untuk pembangunan stasiun dinilai perlu mempertimbangkan kondisi armada yang saat ini masih banyak menggunakan kereta berusia puluhan tahun.
"Tugas dan fungsi PT KAI sesuai UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah sebagai penyelenggara sarana kereta api. Maka proyek revitalisasi Stasiun Gambir berpotensi mengganggu penganggaran peremajaan sarana kereta api mengingat dana dari kas PT KAI terbatas," ujar Deddy dalam keterangannya.
Berdasarkan catatan MTI, hingga saat ini masih terdapat sejumlah armada yang telah melampaui usia ekonomis namun masih dioperasikan. Salah satu contohnya adalah kereta rel listrik (KRL) yang mulai beroperasi sejak tahun 1971 atau telah berusia sekitar 55 tahun. Selain itu, kereta lokal Bandung dan KA Berantas juga masih menggunakan rangkaian produksi tahun 1965, sementara KA Menoreh masih memiliki kereta buatan tahun 1964.
Padahal, secara umum usia ekonomis sarana perkeretaapian berada pada kisaran 30 hingga 40 tahun. Setelah melewati batas tersebut, biaya perawatan biasanya meningkat, sementara risiko gangguan teknis juga menjadi lebih besar meskipun armada tetap menjalani pemeriksaan dan perawatan secara berkala.
Menurut Deddy, modernisasi armada seharusnya menjadi prioritas utama apabila perusahaan memiliki keterbatasan anggaran investasi. Kereta yang lebih baru tidak hanya memberikan kenyamanan lebih baik bagi penumpang, tetapi juga menawarkan efisiensi operasional, konsumsi energi yang lebih rendah, serta biaya pemeliharaan yang lebih terkendali dalam jangka panjang.
Revitalisasi Stasiun Gambir sendiri merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan transportasi terpadu di Jakarta. Sebagai salah satu stasiun utama di Indonesia, Gambir melayani ribuan penumpang setiap hari dan menjadi simpul penting perjalanan kereta api jarak jauh. Pemerintah dan PT KAI menilai pembaruan fasilitas diperlukan untuk meningkatkan kapasitas layanan serta mendukung integrasi dengan moda transportasi lainnya.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai pembangunan infrastruktur fisik sebaiknya berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas armada. Infrastruktur yang modern dinilai tidak akan memberikan manfaat optimal apabila masih didukung oleh sarana transportasi yang telah menua.
Di sisi lain, PT KAI selama beberapa tahun terakhir sebenarnya telah melakukan berbagai upaya modernisasi armada. Perusahaan terus mendatangkan rangkaian baru, melakukan program retrofit pada sejumlah kereta, serta meningkatkan fasilitas penumpang melalui renovasi interior, sistem pendingin udara, hingga teknologi keselamatan yang lebih mutakhir.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan industri perkeretaapian nasional agar mampu memproduksi kereta dengan tingkat kandungan dalam negeri yang lebih tinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses regenerasi armada tanpa terlalu bergantung pada impor.
Pengamat transportasi menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan investasi antara pembangunan infrastruktur dan pengadaan sarana. Keduanya memiliki peran yang sama penting dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.
Apabila terlalu banyak anggaran dialokasikan untuk pembangunan stasiun, maka pembaruan armada berpotensi tertunda. Sebaliknya, jika seluruh investasi hanya difokuskan pada pengadaan kereta baru, kualitas fasilitas pendukung bagi penumpang juga dapat tertinggal.
Masyarakat sebagai pengguna jasa kereta api pada dasarnya menginginkan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau. Oleh karena itu, berbagai keputusan investasi di sektor perkeretaapian diharapkan mampu menjawab seluruh kebutuhan tersebut secara seimbang.
Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, PT KAI, regulator, serta para pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menentukan arah pengembangan transportasi kereta api nasional. Modernisasi stasiun memang penting sebagai wajah pelayanan publik, tetapi keberadaan armada yang andal, aman, dan sesuai standar usia operasional juga menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi massal tersebut.
Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna kereta api setiap tahun, investasi yang tepat sasaran akan menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem transportasi nasional yang efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia di masa depan.
