Penyederhanaan RUU Kadin untuk Adaptasi Dunia Usaha
Pemerintah secara resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (RUU Kadin) kepada DPR RI pada Senin (16/11/2026). Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengusulkan penyederhanaan naskah RUU dari yang semula disusun DPR sebanyak 13 bab dan 43 pasal menjadi 8 bab dan 19 pasal. Selain itu, pemerintah mengusulkan penghapusan 184 butir dari total 369 butir DIM.
Dilansir dari Kompas.com, Budi menjelaskan bahwa penghapusan tersebut tidak meniadakan materi pengaturannya, melainkan mengalihkan ketentuan teknis dan internal organisasi ke dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin. Langkah penyederhanaan ini diambil karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin dinilai sudah berlaku hampir empat dekade dan perlu disesuaikan dengan transformasi digital, kecerdasan buatan, dinamika rantai pasok, hingga integrasi pasar internasional.
Enam Pokok Masukan Pemerintah dalam DIM RUU Kadin
Seperti diberitakan CNBC Indonesia, DIM yang diajukan merupakan hasil masukan lima kementerian, yaitu Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Terdapat enam pokok masukan utama yang diusulkan oleh pemerintah:
- Kedudukan Mandiri: Kadin ditegaskan sebagai satu wadah induk dunia usaha yang mandiri. Ketua Kadin nantinya dipilih melalui musyawarah nasional dan seleksi internal tanpa penetapan oleh presiden, sementara AD/ART disetujui pemerintah melalui keputusan presiden.
- Fungsi dan Kegiatan: Pengaturan fungsi, tugas, dan wewenang diubah menjadi fungsi dan kegiatan. Kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan, namun fungsi utama seperti advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan tetap dipertahankan.
- Keselarasan Kewenangan Sektoral: Kadin membantu anggota memperoleh layanan dokumen perdagangan luar negeri sesuai aturan. Istilah legalisasi surat usaha disesuaikan menjadi penandasan. Diplomasi ekonomi diselaraskan dengan perwakilan diplomatik, konsuler, serta perwakilan perdagangan dan investasi RI.
- Penguatan Peran dan Keanggotaan: Kadin didorong memperkuat pendidikan vokasi, penyusunan SKKNI, promosi investasi, hingga kemitraan usaha besar dengan UMKM. Kadin juga memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftar badan usaha atau mengurus izin berusaha.
- Tata Kelola dan Pengawasan: Pendanaan Kadin wajib dikelola transparan, bertanggung jawab, dan diaudit. Pengawasan dilakukan secara langsung dan sistem informasi Kadin diintegrasikan dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
- Ketentuan Peralihan: Kadin diwajibkan menyesuaikan AD/ART paling lambat satu tahun setelah UU baru berlaku, seiring dicabutnya UU Nomor 1 Tahun 1987.
Dukungan Kadin untuk Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Melansir RRI.co.id, Budi Santoso menegaskan bahwa penataan Kadin sangat penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen dan pencapaian investasi sekitar Rp13.032 triliun pada periode 2025-2029. Target tersebut memerlukan dukungan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dari dunia usaha yang terorganisasi.
Pemerintah berharap pembahasan DIM RUU Kadin bersama DPR RI dapat berjalan konstruktif serta melibatkan Kadin, asosiasi pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait guna memperkuat posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah.