Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali mengencangkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Pada Senin (24/8/2026) waktu Washington, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan gelombang sanksi baru yang disebut-sebut sebagai bagian dari kampanye yang dijuluki "economic D-Day" bagi Tehran. Yang membuat langkah ini istimewa, sejumlah entitas asal China dan Hong Kong turut masuk dalam daftar sasaran, membuka kemungkinan konfrontasi ekonomi yang lebih luas antara Washington dan Beijing.
Dalam pengumuman terbarunya, otoritas AS menjatuhkan sanksi terhadap 60 entitas di berbagai negara, termasuk China dan Hong Kong. Langkah ini disertai peringatan keras agar negara-negara yang masih menjalin hubungan dagang dan ekonomi dengan Iran segera mengambil "tindakan segera" untuk memutus keterkaitan tersebut. Sanksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintahan Trump untuk melumpuhkan perekonomian Iran, setelah serangan militer dan negosiasi diplomatik gagal mengakhiri konflik yang telah berlangsung sekitar enam bulan sejak akhir Februari 2026.
Dalam sebuah opini di Financial Times, Bessent memperingatkan bahwa negara-negara yang enggan memutus hubungan dengan Iran sebaiknya tidak meremehkan konsekuensi dari menguji kesabaran Washington. Ia menegaskan bahwa pemerintah AS kini bersedia mengerahkan hampir seluruh otoritas dan lembaga yang dimilikinya untuk menekan Tehran secara ekonomi.
Yang membuat ancaman sanksi kali ini krusial adalah posisi China sebagai mitra dagang terbesar Iran. Berdasarkan data US-China Economic and Security Review Commission, nilai perdagangan dua arah antara China dan Iran mencapai sekitar 9,96 miliar dolar AS pada 2025, belum termasuk sekitar 31,2 miliar dolar AS dari pengiriman minyak Iran ke China. Kementerian Keuangan AS bahkan mencatat bahwa pembelian minyak oleh China menyumbang sekitar 90 persen dari total penjualan minyak Iran ke luar negeri, menjadikannya urat nadi ekonomi utama bagi rezim Tehran.
Sejauh ini, kampanye sanksi AS terhadap Iran baru menyasar sejumlah kecil entitas asal China yang tergolong kecil. Pada April 2026, misalnya, Washington menjatuhkan sanksi terhadap Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery, salah satu kilang independen atau "teapot" terbesar di China, atas dugaan pembelian minyak Iran. Sanksi juga menyasar empat perusahaan di Hong Kong pada Mei, disusul enam perusahaan pelayaran asal China dan Hong Kong pada Agustus. Namun, lembaga keuangan China yang dianggap menjadi simpul penting dalam perdagangan minyak Iran hingga kini belum tersentuh sanksi AS.
Sejumlah analis menilai keputusan menyeret China ke dalam sanksi Iran merupakan taruhan besar bagi Washington. Brett Erickson, pakar sanksi dari Obsidian Risk Advisors, menyebut kesediaan pemerintahan Trump menyasar China akan menjadi indikator keseriusan AS dalam melancarkan perang ekonomi jangka panjang melawan Iran. Sebaliknya, jika Washington tetap menahan diri, itu akan menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dinilai tidak akan cukup mengubah sikap Iran.
Langkah ini juga berisiko mengganggu upaya menstabilkan hubungan AS-China yang sedang dibangun kedua negara. Trump dijadwalkan menerima kunjungan Presiden China Xi Jinping di Gedung Putih pada 24 September mendatang, pertemuan tatap muka kedua mereka sejak AS melancarkan perang terhadap Iran. Jennifer Kavanagh, peneliti senior di lembaga kajian kebijakan luar negeri Defense Priorities, mengingatkan bahwa memutus keterkaitan ekonomi China dengan Iran sesungguhnya menjadi kunci keberhasilan tekanan terhadap Tehran, namun ia meragukan AS benar-benar akan melakukannya karena berisiko memicu pembalasan dari Beijing.
China secara tegas menolak sanksi AS terhadap Iran. Kementerian Luar Negeri China menyatakan tetap berkomitmen mendorong perundingan damai dan akan terus berupaya memulihkan stabilitas kawasan. Wang Wen, dekan Chongyang Institute for Financial Studies di Renmin University of China, mengatakan Beijing pasti akan mengambil langkah balasan atas sanksi AS, dengan intensitas yang bergantung pada seberapa keras tindakan Washington nantinya.
Di sisi lain, Iran juga melontarkan ancaman balasan. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, memperingatkan bahwa negara mana pun yang ikut serta dalam sanksi akan dianggap sebagai "musuh", dan mengancam akan menutup jalur pelayaran minyak di Teluk jika negara-negara tetangga Iran turut bergabung dalam kampanye sanksi AS.
Dengan tenggat waktu yang semakin sempit menjelang pertemuan Trump-Xi bulan depan, langkah AS berikutnya terhadap China akan menjadi penentu apakah tekanan ekonomi terhadap Iran benar-benar akan ditingkatkan secara signifikan, atau justru dibatasi demi menjaga hubungan dagang dan diplomatik dengan Beijing tetap terkendali.
