UEA dan ASEAN Perkuat Kemitraan Strategis Berkelanjutan hingga 2028

B Bella 20 Nov 2026 0 dilihat 2 menit baca

Komitmen UEA Mempererat Hubungan dengan Kawasan Asia Tenggara

Uni Emirat Arab (UEA) menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN dalam acara jamuan makan malam ASEAN-UAE ke-4 yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) malam. Seperti diberitakan Pantau.com, Duta Besar UEA Mohamed Alqamzi menyampaikan bahwa hubungan kedua pihak terus berkembang untuk mendukung kepentingan bersama hingga 2028.

Landasan hubungan kedua pihak tertuang dalam kerangka ASEAN-UAE Practical Cooperation Areas (PCA) 2024-2028. Kerangka ini berfokus pada perluasan kolaborasi di berbagai sektor prioritas, seperti kerja sama praktis, pertukaran pengetahuan, dan pembangunan berkelanjutan. Acara diplomatik tersebut turut dihadiri oleh sejumlah duta besar negara sahabat di Indonesia, termasuk perwakilan diplomatik dari Palestina dan Rumania.

"Melalui ASEAN-UAE Practical Cooperation Areas (PCA) 2024-2028 kedua pihak telah membangun fondasi kuat untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor sekaligus membuka peluang baru serta mendorong realisasi prioritas bersama," ujar Mohamed Alqamzi seperti dikutip dari Pantau.com. Selain hubungan diplomasi formal, ia menekankan pentingnya persahabatan dan hubungan antarmasyarakat untuk menjaga keberlanjutan kemitraan jangka panjang tersebut.

Dorongan Diplomasi Parlemen dari Indonesia

Sementara itu, dilansir dari TribunJatim.com, dukungan terhadap penguatan kerja sama regional juga disuarakan oleh parlemen Indonesia. Anggota DPR RI Komisi VII asal Gresik dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, mendorong diplomasi parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) agar mampu melahirkan solusi konkret bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Nila menyebutkan bahwa DPR RI menaruh perhatian pada beberapa isu strategis dalam forum AIPA ke-47. Isu-isu utama tersebut mencakup stabilitas dan keamanan kawasan, situasi di Myanmar, tantangan transformasi digital, hingga perlindungan lingkungan seperti penanganan pencemaran kabut asap lintas negara (transboundary haze pollution) akibat kebakaran hutan dan lahan.

"Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, parlemen diharapkan mampu memperkuat kerja sama kawasan sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan ASEAN," ungkap Nila sebagaimana dilaporkan TribunJatim.com. Ia menegaskan perlunya pengawasan terhadap aktivitas usaha, transparansi kepemilikan korporasi, serta penegakan hukum guna menyelesaikan persoalan lingkungan secara kolaboratif lintas negara.

Bagikan artikel ini:

WhatsApp X / Twitter Facebook
B

Ditulis oleh

Bella

Jurnalis & Kontributor RianSA — Portal Berita Terpercaya.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait