Komitmen UAE Memperluas Kerja Sama Regional Hingga 2028
Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Alqamzi menegaskan komitmen negaranya untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara anggota ASEAN. Komitmen tersebut disampaikan dalam acara jamuan makan malam ASEAN-UAE ke-4 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (19/11/2026) malam, sebagaimana diberitakan oleh Pantau.com.
Mohamed Alqamzi menjelaskan bahwa hubungan antara Uni Emirat Arab dan ASEAN terus berkembang melalui kerangka ASEAN-UAE Practical Cooperation Areas (PCA) 2024-2028. Kerangka ini menjadi landasan penting untuk memperluas kolaborasi di berbagai sektor prioritas, seperti kerja sama praktis, pertukaran pengetahuan, dan pembangunan berkelanjutan.
"Melalui ASEAN-UAE Practical Cooperation Areas (PCA) 2024-2028 kedua pihak telah membangun fondasi kuat untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor sekaligus membuka peluang baru serta mendorong realisasi prioritas bersama," ujar Mohamed Alqamzi dalam sambutannya.
Pentingnya Hubungan Antarmasyarakat dan Kepercayaan Diplomatik
Selain kerja sama formal, Mohamed menekankan pentingnya kepercayaan, persahabatan, dan hubungan antarmasyarakat sebagai unsur kunci kemitraan jangka panjang. Ia juga mengapresiasi dukungan dari Sekretariat ASEAN, negara-negara anggota, serta para mitra diplomatik yang hadir, termasuk perwakilan diplomatik dari Palestina dan Rumania.
"Kami membangun kepercayaan tersebut melalui kemitraan kami serta upaya kami dalam meraih kesuksesan. Hal ini memperkuat semangat persahabatan, perdamaian, dan kemakmuran, serta kemitraan langgeng yang telah kami dedikasikan untuk memajukan ASEAN," kata Mohamed.
Sorotan Diplomasi Parlemen dari Indonesia
Sementara itu, dilansir dari TribunJatim.com, isu penguatan kawasan Asia Tenggara juga menjadi perhatian legislatif Indonesia. Anggota DPR RI Komisi VII asal Gresik dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, mendorong agar diplomasi antarparlemen ASEAN melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dapat menghasilkan dampak konkret bagi masyarakat.
Nila menyebutkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian DPR RI dalam forum AIPA ke-47, meliputi stabilitas kawasan, perkembangan situasi Myanmar, transformasi digital, hingga penanganan pencemaran kabut asap lintas negara (transboundary haze pollution) akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, persoalan tersebut memerlukan pendekatan kolaboratif, pengawasan ketat, serta penegakan hukum lintas negara.
"Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, parlemen diharapkan mampu memperkuat kerja sama kawasan sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam setiap agenda pembangunan ASEAN," tutur Nila.