Angka pertumbuhan ekonomi seharusnya mencerminkan kesejahteraan rakyat. Namun, jika pertumbuhan ekonomi kita menyentuh angka fantastis 35% sementara angka kemiskinan justru ikut merangkak naik, ada sebuah paradoks besar yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin formula yang katanya ampuh mengentaskan kemiskinan ini malah memicu hasil yang sebaliknya? Pertanyaan kritis ini wajib diulik lebih dalam, karena fenomena ini adalah alarm keras bahwa struktur ekonomi domestik sedang mengalami masalah serius, bukan sekadar isu di atas kertas.
Memahami paradoks ini berarti harus berani melihat realitas di balik angka. Pertumbuhan ekonomi—yang faktanya saat ini bertahan di kisaran 5%—hanyalah indikator total kekayaan nasional, bukan distribusi kesejahteraan. Ketika sektor padat modal seperti pertambangan dan industri finansial digital menjadi motor utama, keuntungan terbesar hanya berputar di lingkaran pemilik modal. Sebaliknya, masyarakat bawah seperti petani justru makin terpinggirkan karena lahan mereka tergerus proyek infrastruktur skala besar. Ketimpangan yang melebar ini menjadi alasan logis mengapa lonjakan ekonomi yang diklaim megah, sama sekali tidak pernah mengetuk pintu rumah-rumah kumuh.
Kedua, kita menghadapi fenomena yang dikenal sebagai jobless growth atau pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja layak. Ekonomi boleh saja membesar karena lonjakan harga komoditas ekspor atau masuknya investasi teknologi otomatis, namun hal itu tidak serta-merta menyerap tenaga kerja. Malah, industri padat karya yang selama ini menjadi tumpuan rakyat kecil, seperti garmen atau sektor manufaktur lainnya, banyak yang tergolek lemah tersaingi produk murah impor. Akhirnya, masyarakat yang kehilangan pekerjaan formal beralih ke sektor informal—menjadi pengemudi ojol, pedagang kaki lima, atau buruh harian lepas—dengan penghasilan yang tidak menentu dan tanpa jaminan sosial. Naiknya angka kemiskinan menjadi konsekuensi logis dari keterpurukan kualitas pekerjaan ini.
Faktor ketiga yang tak kalah krusial adalah hantaman inflasi yang mengikis daya beli. Ironisnya, lonjakan pertumbuhan ekonomi kerap kali berjalan beriringan dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Ketika pendapatan riil masyarakat bawah jalan di tempat, sementara harga beras, minyak goreng, cabai, hingga biaya sekolah dan berobat melambung tinggi, maka batas garis kemiskinan otomatis bergeser naik. Kejanggalan di lapangan pun tak terhindarkan: di saat data statistik resmi pemerintah mengeklaim inflasi aman di angka satu digit, realitas di pasar tradisional justru menunjukkan lonjakan harga yang jauh lebih mencekik. Akibatnya, warga yang awalnya bertahan di ambang batas kemiskinan langsung tergelincir jatuh ke bawah, karena dompet mereka tak lagi mampu mengejar harga kebutuhan dasar yang kian mahal.
Keempat, kebijakan fiskal yang kerap tak tepat sasaran memperburuk situasi. Pemerintah mengandalkan skema bantuan sosial untuk menopang daya beli. Namun, data integrasi yang bermasalah membuat banyak warga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, sementara yang sudah terselamatkan tetap terjebak karena bantuan bersifat temporer dan tidak mendidik mereka untuk berdikari.
Fenomena kontradiktif ini adalah alarm keras bagi pemerintah. PDB hanyalah indikator abstrak yang tidak bisa memberi makan rakyat. Tolok ukur pembangunan harus segera beralih dari sekadar mengejar kuantitas pertumbuhan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kenaikan ekonomi harus nyata-nyata mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin lewat reformasi struktural, pemberdayaan UMKM, sektor pertanian desa, serta perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Tanpa langkah konkret ini, pertumbuhan ekonomi yang fantastis sekalipun hanyalah sebuah fatamorgana bagi para elite, sementara masyarakat bawah tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
