Pemerintah Siapkan Bandara Kertajati Jadi Pangkalan Udara dan Pusat MRO Pesawat Nasional

S Sindi 21 Agu 2026 2 dilihat 3 menit baca

MAJALENGKA — Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan) tengah mematangkan rencana strategis pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Langkah mendasar ini disiapkan untuk memfungsikan sebagian area bandara sebagai Pangkalan Udara (Lanud) TNI Angkatan Udara sekaligus pusat perawatan, perbaikan, dan pemeriksaan (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) pesawat terbang modern.

Rencana integrasi fungsi pertahanan dan industri kedirgantaraan ini dinilai sebagai bagian dari optimalisasi aset strategis negara. Selain memperkuat benteng pertahanan udara di pulau Jawa, pengalihan fokus ini diyakini mampu mendorong kemandirian industri penerbangan nasional, baik untuk kebutuhan alutsista militer maupun armada penerbangan sipil.

Konsep Penggunaan Ganda (Dual-Use) untuk Pertahanan Negara

Pengembangan Kertajati sebagai pangkalan udara TNI AU mengusung konsep dual-use airport (bandara guna ganda) yang telah diterapkan di berbagai negara maju. Luas lahan BIJB Kertajati yang mencapai lebih dari 1.800 hektar serta panjang landasan pacu (runway) sepanjang 3.000 meter dinilai sangat ideal untuk mendukung operasional pesawat tempur maupun pesawat angkut berat milik TNI AU.

Dengan berubahnya konstelasi keamanan regional, kehadiran Lanud di wilayah Jawa Barat bagian timur akan melengkapi perimeter pertahanan udara nasional. Posisi geografis Kertajati yang strategis memungkinkan penggelapan (deployment) armada udara secara cepat untuk merespons berbagai ancaman serta mendukung operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana alam di kawasan sekitarnya.

"Areal Bandara Kertajati memiliki fleksibilitas tata ruang yang sangat baik. Integrasi fungsi pangkalan udara tidak akan mengganggu jadwal penerbangan komersial sipil yang sudah berjalan, melainkan justru saling melengkapi dalam sistem keamanan navigasi udara," ungkap pejabat kementerian terkait saat memberikan keterangan di Majalengka.

Pusat MRO Kedirgantaraan: Dorong Efisiensi dan Kemandirian

Selain difungsikan sebagai Lanud, fokus utama pengembangan Kertajati adalah pembangunan ekosistem MRO pesawat terbesar di wilayah barat Indonesia. Kehadiran pusat perbaikan dan pemeliharaan ini diproyeksikan dapat menekan ketergantungan perawatan pesawat militer dan komersial ke luar negeri, yang selama ini memakan biaya devisa cukup besar.

Fasilitas MRO yang dirancang di Kertajati akan memiliki kemampuan melakukan perawatan skala ringan hingga berat (heavy maintenance), perbaikan mesin (engine overhaul), hingga modifikasi avionik. Fasilitas ini nantinya dikembangkan dengan melibatkan BUMN pertahanan seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) serta menggandeng mitra industri kedirgantaraan internasional.

Langkah ini juga diharapkan dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal bersertifikasi, khususnya para teknisi dan insinyur muda lulusan perguruan tinggi dan sekolah kejuruan di Jawa Barat. Ekosistem pendidikan vokasi kedirgantaraan pun rencananya akan diperkuat di sekitar wilayah Majalengka untuk menyuplai kebutuhan SDM terampil secara berkelanjutan.

Dampak Positif bagi Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Rebana

Keputusan memanfaatkan Bandara Kertajati sebagai pangkalan udara dan pusat MRO membawa angin segar bagi percepatan pertumbuhan kawasan Segitiga Rebana (Subang, Majalengka, Cirebon). Konektivitas yang terhubung langsung dengan Jalan Tol Cisumdawu dan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) makin memperkuat daya tarik Kertajati sebagai hub logistik dan industri bernilai tinggi.

Para pelaku usaha dan pemerintah daerah menyambut positif rencana integrasi ini. Berdirinya fasilitas MRO dan Lanud diprediksi akan memicu munculnya industri pendukung (supply chain), seperti pembuat komponen pesawat, logistik suku cadang, hingga jasa perhotelan dan pendukung operasional militer.

Proses penyusunan rencana induk (master plan) dan studi kelayakan proyek ini ditargetkan selesai dalam beberapa bulan mendatang sebelum memasuki tahap konstruksi fisik hangar dan infrastruktur pendukung Lanud. Dengan arah kebijakan baru ini, Bandara Kertajati tidak hanya berfungsi sebagai gerbang transportasi udara, tetapi juga bertransformasi menjadi simpul utama pertahanan nasional dan pusat kemandirian teknologi kedirgantaraan Indonesia.

Bagikan artikel ini:

WhatsApp X / Twitter Facebook
S

Ditulis oleh

Sindi

Jurnalis & Kontributor RianSA — Portal Berita Terpercaya.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

Penguatan Hak Anak dan Perlindungan dari Tindak Perundungan Jadi Fokus Peringatan Hari Anak Sedunia

Penguatan Hak Anak dan Perlindungan dari Tindak Perundungan Jadi Fokus Peringatan Hari Anak Sedunia

JAKARTA – Peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada tanggal 20 November menjadi momen penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertegas komitmen dalam memenuhi hak-hak dasar anak serta menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari...

20 Nov 2026

Evaluasi Indeks MSCI November 2026 Keluarkan Delapan Saham Emiten Indonesia dari Cakupan Global

Evaluasi Indeks MSCI November 2026 Keluarkan Delapan Saham Emiten Indonesia dari Cakupan Global

JAKARTA — Lembaga penyedia indeks pasar modal global terkemuka, Morgan Stanley Capital International (MSCI), secara resmi mengumumkan hasil tinjauan berkala atau rebalancing indeks untuk periode November 2026. Dalam pengumuman yang menjadi perhatian pelaku pasar keuangan domestik maupun internasional tersebut, MSCI...

17 Nov 2026

BNPB Imbau Kesiapsiagaan Daerah Hadapi Potensi Disaster Hidrometeorologi Akibat Tingginya Intensitas Hujan

BNPB Imbau Kesiapsiagaan Daerah Hadapi Potensi Disaster Hidrometeorologi Akibat Tingginya Intensitas Hujan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkam imbauan resmi kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Peringatan ini disampaikan seiring masuknya puncak musim hujan yang ditandai dengan tingginya intensitas curah hujan di...

12 Nov 2026

Pemerintah Usulkan Perampasan Aset Pidana Tanpa Putusan Hakim

Pemerintah Usulkan Perampasan Aset Pidana Tanpa Putusan Hakim

Pemerintah mengusulkan perampasan aset tindak pidana tanpa putusan hakim untuk aset bernilai minimal Rp1 miliar dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

11 Nov 2026