Setiap pagi, ribuan pekerja asal Bekasi harus berjibaku menempuh perjalanan panjang menuju Jakarta demi sesuap nasi. Bukan hanya soal waktu yang tersita berjam-jam di jalan atau di atas kereta yang berdesakan, tetapi juga soal uang yang harus dikeluarkan setiap hari. Bagi banyak pekerja, ongkos transportasi kini bukan lagi sekadar pengeluaran rutin, melainkan beban yang benar-benar bikin elus dada.
Fakta ini bukan sekadar keluhan di media sosial. Data resmi dari Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Bekasi menempati posisi teratas sebagai kota dengan biaya transportasi termahal di kawasan Jabodetabek. Rata-rata pengeluaran transportasi warga Bekasi mencapai sekitar Rp1,9 juta per bulan, atau setara 14 persen dari total biaya hidup mereka. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan Jakarta, Bogor, maupun Depok.
Jika dibandingkan dengan standar ideal yang direkomendasikan Bank Dunia, di mana biaya transportasi seharusnya tidak lebih dari 10 persen penghasilan, kenyataan di lapangan jauh melampaui batas tersebut. Bila mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang berada di kisaran Rp5,3 juta, idealnya ongkos transportasi hanya sekitar Rp540 ribu per bulan. Namun pekerja asal Bekasi harus merogoh kocek hampir empat kali lipat dari angka ideal itu.
Salah satu penyebab utama membengkaknya biaya ini bukan terletak pada tarif moda transportasi massal itu sendiri, melainkan pada perjalanan tambahan sebelum dan sesudah naik kereta atau bus—yang biasa disebut segmen first mile dan last mile. Tarif KRL atau LRT dari Bekasi menuju Jakarta sebenarnya relatif terjangkau, berkisar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu sekali jalan. Namun, untuk mencapai stasiun dari rumah, dan dari stasiun tujuan menuju kantor, banyak pekerja terpaksa mengandalkan ojek online dengan tarif Rp25 ribu hingga Rp40 ribu per perjalanan.
Belum lagi jika jam pulang kerja sudah larut malam, ketika layanan bus feeder biasanya sudah berhenti beroperasi. Mau tidak mau, ojek online menjadi satu-satunya pilihan meski tarifnya melonjak, bisa mencapai Rp28 ribu hanya untuk perjalanan singkat dari stasiun ke rumah. Jika dikalkulasi, banyak pekerja komuter asal Bekasi harus mengeluarkan Rp900 ribu hingga lebih dari Rp1,9 juta per bulan hanya untuk pulang-pergi kantor.
Beban ini tentu berimbas langsung pada kualitas hidup para pekerja. Sebagian dari mereka terpaksa memangkas pos pengeluaran lain, mulai dari mengurangi jajan, menabung lebih sedikit, hingga menunda rencana finansial jangka panjang seperti membeli rumah atau kendaraan. Ada pula yang harus mencari alternatif tempat tinggal lebih dekat kantor meski dengan biaya kos yang tidak murah, demi mengurangi ongkos transportasi harian.
Situasi ini diperparah dengan minimnya integrasi antarmoda transportasi. Meski Jakarta sudah memiliki sistem tarif terintegrasi seperti JakLingko untuk MRT, LRT, dan TransJakarta, layanan ini belum menjangkau kawasan penyangga seperti Bekasi secara menyeluruh. Akibatnya, warga Bekasi tetap harus berganti-ganti moda transportasi dengan tarif yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga total biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan pekerja yang tinggal di dalam kota Jakarta.
Persoalan mahalnya ongkos transportasi pekerja asal Bekasi sebenarnya mencerminkan masalah struktural yang lebih besar, yakni belum optimalnya perencanaan transportasi terpadu di kawasan Jabodetabek. Perluasan jalur feeder, penambahan armada bus pengumpan gratis, hingga perluasan sistem tarif terintegrasi hingga ke wilayah penyangga seperti Bekasi menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan pemerintah.
Tanpa perbaikan nyata, beban ongkos transportasi ini akan terus menjadi momok bagi pekerja komuter. Gaji yang seharusnya bisa ditabung atau digunakan untuk kebutuhan lain, justru banyak tersedot habis hanya untuk biaya pulang-pergi kerja. Elus dada mungkin sudah menjadi rutinitas harian bagi mereka yang harus menghitung ulang ongkos transportasi setiap kali gajian tiba, sembari berharap ada solusi yang benar-benar meringankan beban di pundak mereka.
