Pengesahan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU). Pengambilan keputusan tingkat dua tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dilansir dari Katadata.co.id, Puan mengonfirmasi kuorum rapat telah terpenuhi berdasarkan laporan Kesekretariatan Jenderal DPR RI yang mencatat kehadiran 361 anggota dewan pada permulaan sidang.
Persetujuan pengesahan diambil setelah seluruh fraksi dan anggota dewan menyetujui laporan hasil pembahasan yang disampaikan oleh Habiburakhman. Sebelum dibawa ke pembicaraan tingkat dua di paripurna, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026).
Rincian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
Dalam proses perumusalannya, Panja Komisi III DPR RI dan pemerintah menyelesaikan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Seperti diberitakan Kompas.com, rincian DIM tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, serta 18 DIM substansi baru. Setelah disahkan, Undang-Undang Perampasan Aset ini secara keseluruhan terdiri dari 74 pasal beserta konsideran dan penjelasannya.
Sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Media Kampung, Wakil Ketua DPR RI Dasco juga telah meminta persetujuan anggota dewan dalam rapat tingkat satu untuk memproses naskah RUU ini menuju rapat paripurna setelah dicapai kesepakatan antara DPR dan pemerintah.
Pokok-Pokok Substansi dalam UU Perampasan Aset
Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan ini merangkum 10 pokok substansi utama terkait pembaruan hukum penindakan kejahatan dan pemulihan kerugian negara. Beberapa poin penting yang diatur di dalamnya meliputi:
- Mekanisme Tanpa Tuntutan Pidana: Pengaturan hukum acara perampasan aset dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pidana, mencakup tahap penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
- Perluasan Objek Perampasan: Pengaturan mencakup tindak pidana korupsi serta kejahatan penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas, seperti investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong.
- Pengelolaan Aset dan Pengawasan: Aset sitaan akan dikelola oleh badan khusus yang profesional dan diawasi langsung oleh lembaga independen. Terdapat pula pasal pengaman guna mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
- Perlindungan Pihak Ketiga dan Korban: Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik dengan beban pembuktian yang cukup, serta menjamin upaya optimal pengembalian aset kepada korban.
- Ancaman Pidana Tetap Berlaku: Ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.