Kadin Dinilai Harus Tetap Mandiri dan Bebas Intervensi Pemerintah

B Bella 19 Nov 2026 0 dilihat 3 menit baca

Dorongan Independensi Organisasi Pelaku Usaha

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia didorong untuk tetap mempertahankan kemandirian serta independensinya agar tidak menjadi alat intervensi pemerintah dalam menjalankan fungsi representasi dunia usaha. Penegasan tersebut disampaikan oleh Adisatrya sebagaimana dilansir dari telusur.co.id, seiring bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kadin.

Adisatrya menekankan bahwa Kadin memegang peran krusial dalam mengawal sektor riil yang cakupannya luas dan kompleks. Posisi organisasi ini dinilai strategis karena bersentuhan langsung dengan beragam kendala pelaku usaha di lapangan. Oleh karena itu, independensi diperlukan agar Kadin leluasa memberikan pertimbangan objektif terkait arah kebijakan yang berdampak pada iklim investasi dan kegiatan ekonomi nasional.

“Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal real sector ini begitu besar dan kompleks,” ujar Adisatrya.

Pentingnya Dialog Kebijakan dan Kewaspadaan Aturan AD/ART

Pemerintah juga diminta mengedepankan komunikasi dua arah dengan melibatkan Kadin sebelum mengeksekusi kebijakan strategis. Pelibatan dunia usaha sejak tahap perumusan dinilai krusial agar aturan baru tidak memberatkan para pelaku industri. Meski mendorong independensi, sinergi antara Kadin dan pemerintah tetap dipandang penting, serupa kerja sama program vaksinasi pekerja industri padat karya pada masa pandemi Covid-19.

“Pemerintah juga sebelum mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dampaknya luas terhadap perekonomian dan dunia usaha juga seharusnya mengajak Kadin lebih dahulu untuk diskusi. Karena masukan-masukan Kadin ini sangat penting terkait dampak,” tegas Adisatrya.

Terkait teknis regulasi, Adisatrya menyoroti ketentuan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah. Ia mewanti-wanti penggunaan istilah persetujuan dalam pengesahan tersebut agar tidak bersifat konstitutif. Sifat konstitutif dikhawatirkan memberi celah bagi pemerintah untuk menahan keabsahan keputusan internal, termasuk hasil pergantian ketua umum maupun perombakan AD/ART.

“Kalau sifatnya itu konstitutif, kan akhirnya bisa tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART, mereka bisa menahannya di situ pemerintah. Jadi ini kan juga yang harus kita perhatikan terkait independensi dari Kadin sendiri,” pungkasnya.

Perluasan Anggota dan Perlindungan terhadap UMKM

Mengenai rencana perluasan anggota lewat integrasi data sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), Adisatrya menyambut positif rencana tersebut, namun mengingatkan perlunya pembenahan tata kelola organisasi secara paralel. Pertambahan anggota diyakini akan meningkatkan ekspektasi serta pengawasan terhadap internal Kadin.

Kadin juga diingatkan agar tidak hanya berfokus pada korporasi besar, tetapi harus memperkuat keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, korporasi besar lebih memerlukan kepastian iklim usaha, sedangkan UMKM membutuhkan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas. Di samping itu, masukan pakar turut dibutuhkan terkait perlu atau tidaknya mekanisme konsultasi Kadin bersama DPR diformalkan dalam undang-undang.

Bagikan artikel ini:

WhatsApp X / Twitter Facebook
B

Ditulis oleh

Bella

Jurnalis & Kontributor RianSA — Portal Berita Terpercaya.

0 Komentar

Tinggalkan Komentar

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait